Ia juga mengungkapkan bahwa korban yang terjerat binary option kini sudah banyak bahkan binary option tersebut tidak ada izin di Indonesia.
“Korbannya sudah banyak, gak ada izinnya. Makanya kami ingin tahu Bappebti bisa melakukan pengawasan gak di sini?,” katanya, dikutip JurnalSoreang.Pikiran-Rakyat.com dari YouTube DPR RI pada Jumat, 25 Maret 2022.
Sehingga, ia ingin Kementerian Perdagangan khususnya Bappebti dapat mengedukasi masyarakat khususnya di tengah kisruh binary option saat ini.
“Kami ingin dari Kementerian Perdagangan khususnya, Bappebti mengedukasi publik kita, karena publik kita ini belum siap 100 persen menerima informasi-informasi daripada dunia digital,” katanya.
“Jadi dengan sesuatu yang ditunjukkan kehebohan di media sosial itu gampang terpancing dan gampang tergiur. Nah di sini apalagi dengan ada skema yang merupakan kewenangan Bappebti,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendag RI Muhammad Lutfi memberikan penjelasan soal kasus binary option tersebut.
“Mereka itu masuk di grey area, ketika itu masuk transaksi keuangan dengan efek itu adanya di OJK. Ketika dia dengan komoditas adanya di Bappebti. Nah mereka jalan sendiri di tengah itu,” kata Mendag Muhammad Lutfi.
“Izinnya sekolah komputer tapi menggunakan dana masyarakat. MLM menggunakan dana, pake uang, itu ponzi namanya, itu kriminal. Tangkepin semua!” katanya, menegaskan.