Network
JURNAL SOREANG - Sesuai dengan surat kementerian sosial (Kemensos), penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) periode Januari-Maret 2022 dipercepat.
Selain dipercepat, pola penyalurannya berubah menjadi tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Meski penyaluran BPNT secara tunai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib mengalokasikan bantuan tersebut untuk kebutuhan pangan.
Baca Juga: Jadwal Sholat Kota Batam, Sabtu 26 Februari 2022 dan Doa agar Jadi Orang Sabar
Kemensos mengeluarkan 4 jenis kebutuhan pangan yang harus dibeli KPM, diantaranya Karbohidrat, Protein hewani, Protein Nabati dan atau Vitamin dan mineral.
Menanggapi perubahan pola penyaluran tersebut, Kriswandiar Komisaris PT SDS mengatakan, meski berpengaruh, namun perubahan pola penyaluran bantuan tersebut tidak berdampak signifikan bagi perusahaan yang dipimpinnya.
"Ya, PT SDS salah satu supplier bansos BPNT yang disalurkan melalui e-warung," kata Kriswandiar saat dihubungi Jurnal Soreang, Jumat 25 Februari 2022.
Kriswandiar menjelaskan, perubahan pola penyaluran bansos BPNT tersebut, tidak berdampak signifikan terhadap perusahaan miliknya.
Baca Juga: Indra Kenz Terancam 20 Tahun Penjara Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Judi Online Binomo
Sebab, PT SDS merupakan perusahaan penyedia pangan yang tidak bergerak di bidang sosial saja. Namun, pihaknya sebagai supplier ke agen dan grosir di pasaran.
"Pengaruh ada, tapi tidak terlalu signifikan. Karena kami tidak bergerak di program BPNT saja," katanya.
Kris sapaan akrab komisaris PT SDS mengatakan, perubahan penyaluran dari pangan ke tunai harus dipantau secara berkelanjutan, sebab khawatir program tersebut tidak tepat guna.
"Saya sudah bergerak dalam program tersebut sejak pertama, jadi sedikit tau kultur masyarakat Kabupaten Bandung. Bantuan tersebut, harus didampingi agar tepat guna dan manfaat," tuturnya.
Baca Juga: Lho Kok Bisa! Kartu Kuning Bikin Hoki Timnas Jepang Saat Laga Piala Dunia 2018 di Rusia
Lebih lanjut, Kris menjelaskan, kalau proses penyaluran melalui e-warung, KPM dipastikan menerima pangan. Tapi, ketika diberikan dalam bentuk tunai, dikhawatirkan tidak tepat guna.
"Kalau disalurkan secara tunai, berarti mending berganti nama dari BPNT menjadi BLT. Agar, penggunaan sesuai kebutuhan KPM," katanya.
Pada intinya, lanjut Kris, dengan adanya perubahan pola penyaluran dari pangan menjadi tunai, Kemensos harus benar benar mengawasi agar programnya tepat guna.
"Pengawasan harus secara optimal, sebab khawatir bantuan pangan dialokasikan untuk kebutuhan lain," katanya.
Baca Juga: Jadwal Sholat Kota Denpasar, Bali, Sabtu 26 Februari 2022 dan Doa agar Jadi Orang Sabar
Selain itu, pihaknya sebagai pengusaha merasakan perusahaan yang hanya bergerak di bidang bansos, Pasti merasa kehilangan.
"Kabupaten Bandung itu, ada beberapa supplier. Kalau bagi SDS perubahan itu tidak berpengaruh secara signifikan, karena tidak bergerak di satu kaki atau program," akunya.
Dari segi proses percepatan, pihaknya mengapresiasi langkah Kemensos. Tapi, dari segi tepat guna dan manfaat diperlukan pengawasan yang maksimal.
"Kalau boleh saran, lebih baik berganti nama dari BPNT menjadi BLT agar tidak menyalahi regulasi yang ada," pungkasnya.***
