Network
JURNAL SOREANG-;Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga presiden untuk sering-sering bertemu petani garam.
Hal ini menanggapi keputusan Pemerintah untuk melakukan impor garam pada tahun ini pada rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.
"Sering-seringlah mereka itu ketemu petani garam. Kasih dukungan yang baik, ajak dialog dan kasih solusi. Ini kok malah bikin menjerit para petani secara spontan dan membuat kaget banyak pihak," kata Akmal dalam pernyataannya, Kamis 18 Maret 2021..
Baca Juga: Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil 13 Januari 2021, Saatnya Lindungi Anak Buah Kapal
Politisi FPKS ini mendapat banyak sekali keluhan dan curhatan dari petani-petani garam rakyat di berbagai daerah. Akmal merasakan psikologis para petani garam ini karena ia juga besar di lingkungan pantai di Bone Sulawesi Selatan yang banyak juga penduduknya bekerja sebagai nelayan.
Persoalan garam ini, terutama garam Industri mirip-mirip beras. Tiap tahun tidak ada penyelesaian. Setiap tahun selalu memunculkan polemik.
"Padahal, semua pihak sudah memahami kebutuhan bangsa kita akan garam pada kendala kualitas untuk memenuhi kebutuhan Industri. Sedangkan ketersediaan garam nasional kita, sangart cukup untuk memenuhi itu semua kebutuhan baik Industri maupun konsumsi bahkan berlebih jika pengelolaannya baik," katanya.
Baca Juga: DPR Prihatin, Sekitar 60 persen dari 17 Ribu Nelayan Sukabumi Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.
Akmal yang sejak masuk DPR tahun 2014, sudah berteriak-teriak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan impor garam ini.
