Network
JURNAL SOREANG- Anggota Komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina menilai besarnya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada korporasi berplat .erah sudah sangat besar, namun belum memberikan deviden secara optimal. Rasio PNBP terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 3,8 persen (2014) menjadi hanya sekitar 2,5 persen (2019).
"Pasca disahkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP, pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perbaikan administrasi dan birokrasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan PNBP nasional," kata Nevi dalam pernyataannya, Minggu, 29 November 2020.
Hingga saat ini, kata Nevi, negara sangat bergantung pada PNBP SDA yang sangat rentan dengan volatilitas global.
Baca Juga: Janji Akan Bertarung Lagi, Mike Tyson: Insya Allah, Saya Akan Lebih Baik di Ekshibisi Berikutnya
"Bukti nyatanya adalah pada tahun 2019 PNBP SDA mengalami penurunan hingga Rp 26 Triliun, resiko seperti ini yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah," katanya.
Di Masa datang, perlu ada terobosan radikal agar BUMN dapat mengambil peran penting untuk mendorong penerimaan PNBP nasional.
"Optimalisasi penerimaan Negara dari Dividen BUMN ini sangat penting untuk segera dikerjakan dan di realisasi. Mengingat negara juga telah optimal dalam memberikan pembiayaan Investasi kepada BUMN lewat PMNuntuk BUMN," katanya.
Realisasi penyaluran PMN untuk BUMN tahun 2019 sebesar Rp17,8 triliun. "Ini artinya realisasi 100% dari APBN 2019, dan meningkat pesat dibanding tahun 2018 dimana PMN untuk BUMN hanya sebesar Rp3,6 triliun," ujarnya.
Baca Juga: Siapa Bilang Laki-laki Lebih Kuat. Laki-laki di Indonesia Lebih Banyak Bunuh Diri daripada Perempuan
Peningkatan PMN untuk BUMN tahun 2019 sebesar Rp14,2 triliun atau 394% dibanding tahun 2018, seharusnya diiringi dengan makin optimalnya penerimaan Negara dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang termasuk didalamnya adalah pendapatan bagian laba BUMN.
