JURNAL SOREANG - Wakil rakyat asal NTB, Johan Rosihan mengemukakan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi eskalasi risiko global dalam menghadapi tiga potensi krisis yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis Keuangan.
Menurut Johan, negara kita membutuhkan reorientasi arah kebijakan komoditas pangan terutama dalam hal arah pembangunan dan perdagangan dari semua komoditas pangan.
“Saya mengusulkan untuk menghadapi tantangan baru saat ini agar pemerintah fokus pada kemandirian pangan dan pemberdayaan petani kecil yang memegang peranan sentral dalam produksi dan ketersediaan pangan," kata Johan, Senin 23 Mei 2022.
Johan berharap pemerintah bisa konsisten antara identifikasi masalah yang diulas pemerintah terkait adanya potensi krisis pangan, energi dan Keuangan, dengan berbagai kebijakan anggaran yang direncanakan pemerintah.
“Saya menegaskan jangan sampai identifikasi masalahnya tentang krisis pangan, namun anggaran yang dibuat tidak mendukung untuk ketahanan pangan nasional. Hal ini sangat ironi sebab anggaran sektor pangan selalu dikurangi dan tata Kelola pangan yang semakin amburadul," tegas Johan.asal Pulau Sumbawa NTB.
Johan mengungkapkan bagaimana keresahan Menteri Keuangan, sampai-sampai di akhir pidato mengutip ayat Al Quran dalam Surat Yusuf ayat 47-48 mengenai masa krisis dan masa makmur.
Baca Juga: Impor Pangan Terus Naik Akibat Data Tidak Akurat? Bahkan Data Tak Sama Antar Instansi Pemerintah
"Karena memang sangat krusial bagi pemerintah untuk menyiapkan bantalan kebijakan untuk menghadapi masa sulit dan hal ini sangat ditentukan dari bagaimana cara kita mengelola pangan di negeri kita ini," ujarnya.
Politisi PKS ini mengusulkan agar antisipasi dari ancaman krisis ini diperlukan kebijakan strategis pengembangan pangan, energi dan Keuangan dalam perspektif pemantapan ketahanan pangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saat ini diperlukan pemantapan stabilitas makroekonomi dan peningkatan anggaran pembangunan Pertanian dan infrastruktur pedesaan, hal ini diperlukan sebagai bantalan kebijakan untuk menghadapi masa sulit pasca pandemi,” ungkap Johan.
Baca Juga: Harga Pangan dan BBM Naik, Angka Kemiskinan Juga Ikut Naik?
Johan juga berharap untuk mengantisipasi krisis pangan global, agar pemerintah menghentikan liberalisasi perdagangan komoditas pangan, hal ini telah mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi pangan dan meroketnya harga-harga pangan secara nasional.
“Saya minta pemerintah memperkuat ketersediaan atau akses lahan dan akses pasar bagi petani, serta memberikan perlindungan pada petani kecil ke arah usaha tani yang produktif dan segera buat kebijakan hentikan ketergantungan impor pangan,” ucap Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini mendorong pemerintah agar melakukan harmonisasi kebijakan Pertanian dan perdagangan dengan keberpihakan pada petani, selain itu perlu terobosan untuk penanganan instabilitas harga pangan secara terkoordinasi.
Baca Juga: Waduh! Harga Bahan Pangan Terus Naik, Pemerintah Harus Peka dan Kendalikan Harga Pangan
"Saya menilai agar kebijakan makroekonomi dan fiskal tahun 2023 nanti supaya memberikan fokus dan prioritas pada peningkatan kapasitas sektor Pertanian, kelautan dan perikanan, pemantapan ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan nasional," katanya.***