JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal NTB, Johan Rosihan menyatakan, pemerintah agar hadir untuk melindungi harga gabah di tingkat petani supaya lebih stabil.
Saat ini harga gabah anjlok, padahal harga kebutuhan pokok merangkak naik jelang lebaran.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi petani kita saat ini dengan kesejahteraannya terus menurun. Di tengah lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan semua harga komoditas melonjak, namun saat panen harga gabah terus turun," kata Johan.
Baca Juga: Impor Pangan Merajalela, Petani Bisa Menderita, Ditunggu Ketegasan Pemerintah
Kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) terus bertambah sehingga dampaknya sangat merugikan petani.
Johan pun melanjutkan pada saat indeks harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang sejarah seperti kondisi saat ini, malah para petani kita di tanah air mengalami situasi sebaliknya.
"Ini tidak adil bagi petani. Kita semua harus peduli pada nasib petani terutama pemerintah tidak boleh santai saja dengan kondisi petani yang sangat memprihatinkan saat ini,” tegas Johan.
Baca Juga: Aneh, Harga Gabah Anjlok Saat Panen dan Petani Rugi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah
Berdasarkan data BPS, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kilogram per Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg pada Maret 2022.
"Begitu juga dengan semakin meningkatnya kasus harga gabah di bawah HPP sehingga terkesan kebijakan ini tidak punya arti untuk membela petani," katanya.
Johan menilai anjloknya harga gabah di tingkat petani juga disebabkan oleh hasil produksi yang tidak terserap baik oleh pasar dan pemerintah tidak punya kebijakan untuk menyerap hasil panen petani agar harga stabil.
Baca Juga: Impor Jagung Terus Meningkat, Padahal Produksi Petani Sudah Cukup, Ada Apa?
“Saya menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani, sebab pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani. Ini yang harus dikoreksi agar pemerintah punya keberpihakan terhadap para petani," ucap Johan.
Legislator yang berasal dari desa di Sumbawa ini mengkritik pola kebijakan melalui penerapan HPP yang dinilainya sering tidak efektif.
Begitu juga dengan operasi pembelian gabah dimana pembeliannya hanya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak berdampak pada stabilitas harga gabah, apalagi dipengaruhi oleh sifat harga gabah yang musiman atau jangka pendek.
Johan mendorong agar instrument kebijakan harga gabah lebih berpihak pada kepentingan petani dan harus ada paket kebijakan yang lengkap untuk meredam turunnya harga gabah supaya harganya lebih stabil terutama Ketika masa panen.***