Kenaikan Harga Pupuk Non Subsidi Gila-gilaan, Pupuk Subsidi Jadi Rebutan

12 Januari 2022, 11:03 WIB
Wakil rakyat asal Sulawesi Selatan Andi Akmal Pasluddin, bersama Kementan dan PT Pupuk Indonesia laksanakan Bimbingan Teknis tentang Kartu Tani Bagi Petani di Kabupaten Bone. Kenaikan harga pupuk non subsidi sangat besar /Istimewa/

JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal Sulawesi Selatan Andi Akmal Pasluddin, bersama Kementan dan PT Pupuk Indonesia laksanakan Bimbingan Teknis tentang Kartu Tani Bagi Petani di Kabupaten Bone. Kegiatan ini merupakan sosialisasi tentang Program Kartu Tani yang memiliki banyak manfaat dimana instrumen ini dapat membantu proses distribusi pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Saat ini pupuk non subsidi sedang naik drastis hingga kenaikan mencapai 100%. Terlaporkan harga pupuk non subsidi yang biasanya Rp. 265 ribu rupiah per sak kini bisa mencapai 500 ribu rupiah per sak," kata Akmal, Selasa 11 Januari 2022.

Pupuk Subsidi bisa menjadi solusi atau sebaliknya menjadi incaran para pelanggar yang akan memanfaatkan pupuk subsidi yang semestinya tidak berhak. "Untuk itu pemerintah mesti ketat pada persoalan distribusi pupuk subsidi ini tepat sasaran tanpa meleset sedikitpun," tutur Akmal.

Baca Juga: Kenaikan Harga Pupuk Non Subsidi di Awal Tahun Jadi Kado Pahit bagi Para Petani

Akmal mengatakan, saat ini tidak semua orang dapat memiliki kartu ini. Sebab, ada rangkaian proses yang harus dilalui. Pendataan pemerintah mesti sangat akurat karena saat ini sangat rawan penyelewengan akibat dampak lonjakan harga pupuk subsidi. Pendataan jumlah petani ini termasuk seberapa luas lahan sawah yang dimiliki.

"Kami mendorong kepada pemerintah agar ada solusi kuat dalam menyelesaikan persoalan tata niaga pupuk non subsidi sehingga ancaman penyelewengan pupuk subsidi dapat berkurang,' katanya.

Jika persoalan harga pupuk non subsidi ini tidak segera selesai, maka akan terjadi efek domino yang lebih buruk yang berujung pada semakin terlambatnya pencapaian kemandirian pangan.

Baca Juga: Penyaluran Pupuk Bersubsidi Terus Bermasalah, Ini Solusi Ampuh dari Anggota DPR

Pria kelahiran Bone ini menjelaskan,  sejak diluncurkannya kartu tani pada 1 September 2020 dan mulai efektif pada Januari 2021, hingga awal tahun 2022 ini belum semua petani dan wilayah siap dengan sistem ini, maka penerapannya pun masih dilakukan secara bertahap.

"Semakin banyak spot yang kosong distribusi penyaluran pupuk subsidi pada sentra-sentra produksi pertanian, maka semakin banyak petani yang belum optimal menerima manfaat program pemerintah ini," katanya.

Akmal menambahkan, saat ini terdata lebih dari 13,9 juta petani yang membutuhkan kartu tani. Ia berharap agar tahun 2022 ini Kartu Tani sudah efektif dan bisa selesai 100%.

Baca Juga: Limbah Rumput Laut dan Perikanan Bisa Jadi Pupuk, DPR: Masalah Menahun Pupuk Subsidi Bisa Terpecahkan

“Pupuk Subsidi ini sangat signifikan pada proses persoalan pangan yang nilainya sangat negatif mengawali tahun 2022 ini. Mulai dari harga pangan yang naik tidak kunjung turun terutama minyak goreng, hingga kenikan dua kali lipat pupuk non subsidi. Kita semua berharap, kuartal 1 tahun 2022 pemerintah dapat menyelesaikan semua persoalan pangan, sehingga recoveri masyarakat Indonesia pasca pandemi covid 19 dapat semakin cepat”, tutup Andi Akmal Pasluddin.***

Editor: Sarnapi

Tags

Terkini

Terpopuler