Daya Saing Produk Pertanian Indonesia Masih Lemah, Ini Kata Anggota FPKS DPR

18 Juli 2021, 10:45 WIB
Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH menyambut program pengembangan budidaya klengkeng akan menjadi alternatif usaha pertanian di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pertanian Indonesia kurang berkembang karena ketidaksiapan infrastruktur logistiknya. /Dinkominfo Kabupaten Brebes

JURNAL SOREANG- Komisi IV DPR RI asal FPKS, drh. Slamet,  mengungkapkan  persolan logistik pangan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Mahalnya biaya logistik pangan sebagai salah satu penyebab utama rendahnya daya saing produk pertanian nasional.

Berdasarkan data BPS biaya logistik Indonesia masih mencapai 20-24 persen dari PDB nasional.

Baca Juga: Aplikasi yang Dikembangkan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Dinilai Tak Efektif, Ini Saran FISIP Unpas

"Dengan biaya logistik yang demikian besar menyebabkan bertambah komponen biaya yang ditanggung oleh produsen sehingga harga komoditas pertanian menjadi lebih mahal ketika sampai ke pasaran," kata Slamet dalam pernyataannya, Sabtu, 17 Juli 2021.

Hal ini yang menyebabkan terkadang harga buah-buahan dan komoditas pertanian lainnya terkadang lebih mahal dari komoditas pertanian impor. 

"Saya mengutip beberapa pemaparan ahli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Hortikultura yang menuturkan bahwa di Indonesia tingkat kehilangan produk holtikultura ini mencapai 40-60 persen sebagai akibat buruknya penanganan pascapanen dan juga sarana dan prasarana logistik pangan," ujarnya.

Baca Juga: Prihatin, Realisasi Serapan Anggaran Kementerian Pertanian Sangat Rendah Baru 23,9 Persen

Sementara dari segi kebijakan, kata Slamet, hampir dua periode pemerintahan presiden Jokowidodo hanya fokus pada pengembangan infrastruktur orang dengan membangun jalan tol.

"Sedangkan infrastruktur logistik pangan terlihat sangat minim perhatian. Padahal dengan infrastruktur logistik yang baik akan sangat membantu pengembangan ekonomi masyarakat melalui konektivitas antara sentra produsen komoditas pertanian dengan pasar," katanya.

Selama ini begitu banyak komoditas pertanian yang dihasilkan masyarakat tidak mendapatkan akses pasar yang baik akibat buruknya kinerja logistik pangan. 

Baca Juga: Inna Lillaahi, Anggaran Kementerian Pertanian Berkurang Lebih dari Setengah, Ketahanan Pangan Baru Mimpi

"Kami mendorong pemerintah untuk serius mengelola sektor pertanian. Pasalnya, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional menempati posisi yang sangat strategis," ujar anggota DPR Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.

Kontribusi sektor pertanian dalam produk domestik bruto (PDB) nasional selalu menempati posisi tiga besar bersama sektor industri dan perdagangan.

"Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit akibat perekonomian yang ambruk akibat dampak pandemi Covid-19," ujarnya.

Baca Juga: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Diubah, Ini Dampaknya

Data BPS tahun 2020 mengungkapkan bahwa sektor pertanian, telah menyumbang 14,2 persen terhadap struktur PDB nasional dengan nilai Rp2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan (20,6 persen senilai Rp3.086 triliun).

"Pada tahun ini juga sektor pertanian tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif saat PDB nasional terkontraksi 2,07 persen," katanya.***

Editor: Sarnapi

Tags

Terkini

Terpopuler