Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Diubah, Ini Dampaknya

- 26 Mei 2021, 17:30 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat penyerahan bantuan Alat Mesin Pertanian kepada kelompok tani di desa Wanasari, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Jumat, 30 April 2021.  Kementan mengubah susunan organisasinya terutama sarana dan prasarana pertanian (PSP).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat penyerahan bantuan Alat Mesin Pertanian kepada kelompok tani di desa Wanasari, Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Jumat, 30 April 2021. Kementan mengubah susunan organisasinya terutama sarana dan prasarana pertanian (PSP). /ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc

JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, mengucapkan selamat kepada Ali Jamil sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Karantina Pertanian (Baratan).

Penunjukan Ali Jamil sebagai dirjen PSP oleh Mentan atas persetujuan Presiden RI diharapkan dapat memperkuat kementan dalam pengelolaan manajemen prasarana dan sarana pertanian yang selama ini sangat besar porsi anggaran dalam pengelolaannya.

"Saya melihat pergantian dirjen di tengah jalan ini agar berisiko terhadap kinerja kementan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan disamping perlu kemampuan adaptasi yang sangat cepat, juga kemampuan kepemimpinan di PSP untuk mengelola dan membuat strategi penunjang peningkatan produksi pertanian secara nasional. Saya berharap ada kemajuan dengan adanya pergantian dirjen ini meski dilakukan di tengah perjalanan periode kepemimpinan di kementan", tutur Akmal dalam pernyataannya, Rabu, 26 Mei 2021.

Baca Juga: Ridwan Kamil Lantik Bupati Cianjur, Minta Maksimalkan Potensi Pertanian dan Pariwisata

Akmal mengingatkan, saat ini Kementan masih dihadapkan pada tantangan yang begitu berat dalam mewujudkan swasembada pangan. Disamping adanya pandemi yang menghantam perekonomian nasional, yang berdampak pada hampir seluruh rakyat Indonesia terutama pelaku ekonomi mikro hingga menengah, juga regulasi negara ini akan keberpihakan pada kebijakan pertanian masih sangat nanggung.

"Kebijakan negara Indonesia ini akan keberpihakan sektor pertanian sangat nanggung dimulai dari proporsi penganggaran, kebijakan tata niaga pangan yang cenderung mengarah impor, hingga masih lemahnya kemampuan riset yang ujungnya di terima atau di implementasi sebagai kebijakan. Semua serba nanggung sehingga siapapun pemegang tampuk kepemimpinan yang mengelola persoalan pangan di negeri ini akan mendapat tantangan berat", ucap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan ini juga meyakini, berkaitan dengan kemampuan dirjen baru yang juga berasal dari eselon yang setara, yakni eselon 1 Kementan.

Baca Juga: Butuh Alat Mesin Pertanian? Anggota DPR Bisa Jadi Media untuk Mendapatkannya

Ia berharap, dirjen psp saling bersinergi dengan seluruh eselon 1 Kementan seperti Dirjen tanaman pangan, Dirjen hortikultura, Dirjen perkebunan, Badan ketahanan pangan dan lainnya untuk mendorong dan meningkatkan produktivitas pertanian kita dalam rangka penyediaan pangan untuk masyarakat.

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x