Network
Mendengar keluhan seperit itu, Jokowi pun mengaku bahwa kondisi tersebut memang riil adanya.
Soalnya ia sendiri pernah mengalami sendiri ketika ia mengurus sertifikat tanahnya sendiri sampai memakan waktu yang lama.
Baca Juga: Waspada. Selain Covid-19, Penyakit Ini Tak Kalah Berbahaya di Masa Pandemi
"Saya ngalami sendiri, jadi ga usah diceritain pun saya sudah tahu," kata Jokowi.
Sebelum 2017, kata Jokowi, pemerintah terdata hanya menerbitkan 500.000 sertifikat di seluruh Indonesia, setiap tahun.
Padahal, pada 2015 saja ada 80 juta dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar apalagi bersertifikat.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Triliunan Rupiah Untuk Program Ini di Sekolah
"Kalau kita hitung, kalau setahun hanya 500.000, untuk seluruh sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh tanah air, itu butuh waktu 160 tahun," tutur Jokowi.
Sejak pertama kali mendengar keluhan itu, Jokowi mengaku dirinya langsung memerintahkan Menteri ATR-BPN untuk mempermudah dan mempercepat kepengurusan sertifikat tanah.
"Saya sampaikan kepada Pak Menteri saat itu, kita harus bekerja dengan target yang akan saya berikan. Kalau ga tercapai, kepala kantor di kabupaten/kota, Kanwilnya di provinsi dan menterinya juga, hati-hati!," tutur Jokowi.
