Network
Wahyudin menjelaskan, sisa luasan tersebut masih cukup besar, sehingga perlu diambil kebijakan yang inovatif. Sehingga, kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung dapat segera tuntas.
"Permasalahan permukiman kumuh cukup kompleks, karena terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu lahan, rumah, perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terjalin dalam suatu sistem sosial, ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem perkotaan," jelasnya.
Kriteria perumahan dan permukiman kumuh, kata Wahyudin, ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan system proteksi kebakaran.
Baca Juga: 3 Resep Menu Masakan Sehat, Cocok Untuk Untuk Menurunkan Berat Badan
"Maka, pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Disperkimtan berencana untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai dasar acuan dalam mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung," jelasnya.
Selain itu, tambah Wahyudin, pengembangan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman menjadi perhatian atau program prioritas ke depan.
"Tentu, hal itu sebagaimana dijelaskan pak Bupati. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini merupakan grand design perencanaan agar pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Bandung lebih terarah dan tepat sasaran," akunya.
Wahyudin menegaskan, RP3KP dapat dijadikan landasan hukum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman karena outputnya menjadi Peraturan Daerah.
Baca Juga: Rahasia Lezat Kroket ala Chef Devina: Kreasi Unik yang Menggugah Selera
"Harapannya, RP3KP Kabupaten Bandung dapat diterima oleh tingkat provinsi dan tingkat kementerian melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II," pungkasnya.***
