Network
JURNAL SOREANG- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, H. Ace Hasan Syadzily menggelar sosialisasi keuangan haji.
Acara pada Kamis, 1 Februari 2024, di Hotel Grand Sunshine Soreang dihadiri Anggota Pelaksana BPKH Hary Alexander, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. Cece Hidayat, para penyuluh agama dan para pengurus DKM Kabupaten Bandung.
Ace Hasan mengatakan, pada musim haji tahun 2024 ada beberapa kebijakan baru yang diterapkan pemerintah dengan masukan dari DPR.
"Kalau sebelumnya melunasi dulu biaya haji baru periksa kesehatan, tapi sekarang periksa kesehatan dulu sebelum adanya pelunasan biaya haji," katanya.
Dengan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu sehingga hanya jemaah calon haji yang memenuhi syarat kesehatan bisa melakukan pelunasan biaya hajinya.
Pada Desember kemarin, kata Ace, sudah ada pemeriksaan kesehatan kepada jemaah calon haji.
Baca Juga: Ternyata Seleksi Calon Petugas Haji Daerah Juga Ketat, Begini Tesnya di Kemenag Kabupaten Bandung
"Karena persyaratan haji salah satunya kemampuan dalam masalah kesehatan yang menentukan bisa atau tidaknya berangkat haji," ujarnya.
Selain itu, Ace Hasan mewanti-wanti soal maraknya berita bohong atau hoaks menjelang Pilpres termasuk dana haji.
"Karena ingin menjatuhkan lawan politik sehingga berbagai cara dilakukan. Di lain pihak masyarakat juga menerima berita tak benar itu tanpa memakai logika yang benar," katanya.
Namun, Ace juga mengingatkan agar BPKH bisa terbuka karena masyarakat perlu mengetahuinya.
"Tiap hari kita memakai ponsel dan semua informasi ada di medsos. Tiap bangun tidur yang dicari bukan suami atau istrinya, tapi ponsel," katanya.***
