Network
JURNAL SOREANG - Sepekan terakhir, bencana banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Bandung. Hal itu, seiring dengan penggantian cuaca.
Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bandung, bahkan banjir lumpur terjadi dan merusak beberapa sarana dan fasilitas umum.
Hal tersebut dikatakan Maulana Fahmi ketua komisi D DPRD Kabupaten Bandung, pihaknya menyampaikan rasa prihatin atas kejadian bencana yang merusak sarana umum dan juga menimpa rumah warga.
"Pertama saya sampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut, akibat bencana RSUD Bedas dibanjiri lumpur, beberapa sekolah rusak dan juga rumah milik warga," kata Fahmi kepada Jurnal Soreang, Rabu 6 Desember 2023.
Akibat bencana tersebut, kata Fahmi, kegiatan belajar mengajar terganggu dan pelayanan publik mungkin juga ikut terganggu. Sehingga, hal itu menjadi bahan evaluasi pemerintah terutama dinas dan khsusunya Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Akibat bencana menimpa beberapa sarana dan fasilitas umum, tentu harus menjadi bahan evaluasi pemerintah utamanya dinas dan khususnya OPD terkait," jelasnya.
Fahmi menjelaskan, selama ini, dinas terkait fokus pada penangan drainase, jalan dan titik titik rawan longsor. Padahal, di tempat-tempat publik berpotensi terjadi bencana juga.
Baca Juga: Destinasi Liburan Akhir Pekan yang Seru Bersama Keluarga di Bandung, Jawa Barat
"Buktinya, kawasan RSUD Bedas Kertasari, Sekolah, kantor Desa bahkan beberapa gedung dinas juga terdampak bencana bahkan banjir lumpur, dan mungkin mengganggu pelayanan publik," katanya.
Maka, Lanjut Fahmi, Mitigasi dilakukan bukan hanya di wilayah jalan drainase dan tebing rawan longsor. Tapi, mitigasi juga perlu dilakukan di kawasan sarana dan fasilitas umum yang menjadi layanan publik.
"Betul, mitigasi bencana perlu dilakukan di kawasan fasilitas publik. Sehingga, kejadian banjir lumpur, seperti yang terjadi di SDN Baturengat Margaasih dan RSUD Bedas Kertasari tidak terjadi," jelasnya.
Jadi, kata Fahmi, pemerintah harus melakukan mitigasi di tempat-tempat fasilitas pelayanan publik. Sehingga, ketika penggantian musim, bencana bisa diantisipasi atau diminimalisir.
"Ya, mitigasi bencana harus dilakukan di Sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor desa, kecamatan bahkan di kawasan perkantoran dinas," harapnya.
Hal tersebut bisa dilakukan pemerintah melalui dinas terkait, sebagai langkah atau upaya jangka pendek. Adapun jangka menengahnya, tambah Fahmi, dinas terkait bisa merencanakan atau melakukan pembangunan tanggul atau pagar pembatas.
"Benar, agar bisa meminimalisir terjadinya bencana di kawasan fasilitas umum, dinas terkait bisa membuat tanggul atau pagar pembatas. Sehingga, banjir lumpur bisa teratasi," tegasnya.
Terkait anggaran, kata Fahmi, bisa menggunakan dana kedaruratan kebencanaan atau bisa juga dianggarkan pada tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Hasil Guwahati Masters 2023, Rabu, 6 Desember 2023, Satu Wakil Indonesia Langsung Tersingkir
"Biasanya akhir tahun hujan sering terjadi, jadi untuk meminimalisirnya bisa membangun pagar pembatas dengan mengalokasikan anggaran kebencanaan," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan, adapun jangka panjangnya, Dinas terkait kebencanaan bisa merealisasikan hasil mitigasi dan pemetaan yang sudah dilakukan.
"Beberapa waktu lalu, BPBD Kabupaten Bandung sudah melakukan mitigasi dan pemetaan kawasan rawan bencana. Hal itu, bisa direalisasikan agar kejadian bencana bisa diantisipasi dengan langkah langkah yang harus dilakukan," pungkasnya.***
