Network
JURNAL SOREANG - Dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan agar para aparatur sipil negara (ASN)di lingkungan Pemkab Bandung untuk menjadi bapak atau ibu angkat dari anak pengidap stunting dan ibu hamil.
Terkait kebijakan tersebut mendapat tanggapan beberapa pihak, salahsatunya dari Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah.
Menurutnya, terkait adanya rencana instruksi Bupati Bandung untuk melibatkan 18 ribu ASN untuk menjadi Bapak/Ibu Angkat dari anak pengidap stunting atau ibu hamil yang berpotensi melahirkan anak stunting, agar bisa memenuhi kebutuhan gizi perlu disikapi dar dicermati.
Baca Juga: Inilah Tanda Kamu Merasa Tidak Cukup Baik, Menggali Kebenaran Tentang Diri Sendiri
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing Institut menjelaskan, seperti diketahui isu stunting bukan hanya menjadi isu regional tetapi sudah menjadi isu nasional. Sehingga, upaya pemkab Bandung menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut salah satunya dengan menambah anggaran untuk penanganan stunting pada APBD 2024 mendatang.
Selain itu, Kang DS sapaan Kabupaten Bandung juga berupaya lain dengan melibatkan ASN untuk menjadi bapak/Ibu angkat bayi atau ibu hamil agar angka kebutuhan gizinya memadai.
Dalam langkah tersebut, Direktur Jamparing institute mengapresiasi atas inisiasinya, mengingat stunting adalah persoalan global yang harus diselesaikan secara komperhensip oleh pemerintah.
Baca Juga: Mengapa Kulit Menjadi Kusam? Faktor-faktor Penyebab yang Perlu Diperhatikan
Namun, di sisi lain kata Risdal, jangan juga menjadi masalah baru dengan membebankan pembiayaan tersebut kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung dengan asumsi Rp21.000 per hari selama 120 hari untuk ibu hamil, dan 16.500 per hari selama 56 hari untuk bayi baru lahir.
Menurut Risdal, satu Ibu hamil menghabiskan 2.520.000,- sementara seorang bayi menghabiskan sebesar 924.000. Sementara dari data yang ada prevalensi stunting di kabupaten Bandung pada tahun 2022 adalah 25 persen, dan dipenghujung 2023 masih diangka 21 persen. Artinya, terdapat ribuan pengidap stunting di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut, kata Risdal, Jelas membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara postur APBD Kabupaten Bandung belum bisa memenuhi untuk menutupnya.
"Saya kira inisiatif pak Bupati sudah bagus, cuma yang jadi pertanyaan apakah 18 ribu ASN ini sudah siap atau belum menjadi Bapak/ibu angkat," kata Risdal kepada Jurnal Soreang, Selasa 28 November 2023.
Baca Juga: Mobile Legends: 3 Hero Terbaik Untuk Counter Melawan Edith di S30, Temukan Heronya di Sini
Kesiapan ini, lanjut Risdal, tentu berkaitan dengan tingkat pendapatan yang berbeda untuk setiap ASN.
"Tentu kalau untuk ASN eselon 3 ke atas hal ini tidak akan menjadi masalah, tetapi bagi ASN dengan golongan menengah ke bawah, yang kadang untuk menutupi kebutuhannya saja masih kurang ditambah dengan kewajiban menjadi bapak/ibu angkat ibu hamil/bayi stunting tentu ini akan menjadi persoalan baru," jelasnya.
Hal ini, tembak Risdal, tentu harus menjadi bahan pertimbangan Bupati Bandung jangan sampai inisiatif yang baik ini justru kontraproduktif di sisi yang lain.
"Kan sudah bukan rahasia umum lagi, kalau ASN ini telah menjaminkan pendapatannya pada lembaga perbankan, malah ada yang sampai habis," katanya.
Oleh karena itu, Jamparing institute mendorong Bupati Bandung untuk lebih mengoptimalkan penanganan dan pencegahan stunting dari struktur dan postur APBD dan dari pos yg lain.
"Selain dari APBD, Bupati bisa lebih mengoptimalkan dari dana insentif daerah atau menggali dari CSR pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Bandung," tegasnya.
Sebab, tegas Risdal, jika inisiatif tersebut ditetapkan secara menyeluruh dan merata kepada seluruh ASN akan menimbulkan kesan kurang baik dan kasihan.
"Iya kasihan, kalau semua ASN diharuskan tanpa terkecuali untuk menjadi Bapak/Ibu angkat dalam penanganan Stunting di kabupaten Bandung," pungkasnya.***
