Network
Oleh karena itu, Jamparing institute mendesak pihak BBWS untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Meski, kegiatan itu juga bermaksud baik yakni untuk menormalisasi Situ Bayongbong.
Tetapi, Tambah Risdal, jangan dilupakan juga antisipasi terhadap dampak lingkungan dan sosial selama proses pengerjaan projek itu sendiri.
"Ya, jangan karena seperti pekerjaan yang dikejar waktu, melupakan dan mengabaikan dampak lingkungan dan sosial, karena ini menyangkut kebutuhan primer manusia," akunya.
Baca Juga: Begini Kriteria Presiden Indonesia Selanjutnya dari Sudut Pandang Ekonomi Indonesia
BBWS tentu harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut, dirinya mendesak juga kepada BBWS agar dalam setiap pelaksanaan proyek agar tetap berkoordinasi dengan pemangku kebijakan baik Pemerintah Kabupaten maupun DPRD juga pemerintah setempat, yakni pemerintahan desa.
"Kalau pembangunan proyek itu dari awal Mayang perencanaan dan sosialisasi maksimal kepada masyarakat, maka dampak yang timbul bisa diminimalisir dari awal," katanya.
Sementara itu, Opan Sopandi Kades Cipelah menjelaskan, pihaknya bersama Muspika Rancabali dan Pelaksana sekaligus BBWS sudah melakukan musyawarah yang digelar di aula Kecamatan.
"Betul, tadi pagi kita menggelar musyawarah dan beberapa poin disepakati. Diantaranya, Pihak BBWS dan pemborong akan segera mengalihkan sumber air bersih ke titik yang lebih aman, agar air kembali jernih dan bersih," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF, Apa Saja Keuntungannya?
Selanjutnya, pihak BBWS dan pelaksana lapangan berjanji selama pengerjaan peralihan akan disuplai air bersih melalui tangki PDAM, dan disediakan Torn.
