Buka Wawasan Masyarakat Soal Biaya Haji, BPKH dan Komisi VIII DPR Gelar Diseminasi Haji, Sahrul Buat Kejutan

JURNAL SOREANG- Wakil Bupati Sahrul Gunawan menyatakan, pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus dilakukan dengan transparansi dan amanah.

Apalagi kaum Muslimin yang kurang mengetahui apabila subsidi dari BPKH lebih besar daripada biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah.

"Keuangan haji sangat besar sehingga kerap menjadi pertanyaan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas dan amanah," kata Sahrul Gunawan dalam diseminasi biaya haji di Hotel Grand Sunshine, Sabtu 1 April 2023.

 Acara dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR dan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dr. H. Ace Hasan Syadzily,

H. Firmansyah Nazaruddin (ketua dewan pengawas BPKH), Anggota Dewan Pengawas BPKH Dr. H. Rojikin, SH,MSI, QIA, Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto, dan Kepala Kemenag Abdurrahim, SAg, M.Si.

Lebih jauh Sahrul menyatakan, kaum Muslimin masih kurang memahami besaran biaya haji sehingga ketika ada penyesuaian biaya haji tahun ini langsung terkejut.

Baca Juga: Ingin Segera Haji dan Umroh? Amalkan Doa Singkat Ijazah Mbah Moen Berikut agar Mudah Menuju Baitullah

"Biasanya masyarakat kalau sudah membayar setoran biaya haji Rp25 juta lalu menambah sedikit lagi saat pelunasan. Tahun ini untuk pelunasan memang cukup tinggi sehingga sebagian calon haji merasa keberatan," katanya.