Network
JURNAL SOREANG - Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah, menyoroti kegiatan Studi Banding sanitasi aman Dinas PUTR Kabupaten Bandung bersama seluruh kepala Desa (Kades).
Menurut Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut, pihaknya merasa miris disaat warga kurang mampu kebingungan dampak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung menghentikan layanan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sejak 1 Januari 2023 lalu.
Sebab, atas kebijakan yang diputuskan tersebut, warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan tidak bisa menggunakan SKTM untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit, puskesmas atau klinik.
Baca Juga: Persahabatan Internasional : Swedia Diprediksi akan Draw 1-1 Lawan Islandia
Dalih yang menjadi konsideran keputusan tersebut, kata Risdal, adalah capaian bahwa warga Kabupaten Bandung 96 % sudah tercover dalam jaminan Kesehatan baik yang mandiri maupun ketenagakerjaan.
Tetapi yang lebih mendasar lagi, lanjut Risdal, keputusan tersebut lebih pada penghematan anggaran Pemkab Bandung karena depisit.
Sementara itu, pada bulan September 2022 lalu, pemkab Bandung baru saja melaunching pelayanan SKTM online.
Baca Juga: Rajab 2023: Inilah 4 Keistimewaan Puasa Rajab, Segera Cek di Sini Selengkapnya!
“Jadi saya melihatnya keputusan ini diambil lebih kepada penghematan anggaran, kita tahu bahwa tahun 2023 ini setiap OPD, anggaran direfocusing," kata Risdal kepada Jurnal Soreang, Kamis 12 Januari 2023.
Hal itu, lanjut Risdal, karena pemkab Bandung mengalami defisit anggaran.
"Disisi lain, Pemkab bandung beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pernyataan bahwa PAD meningkat. Tapi kenyataanya justru mengalami defisit," jelasnya.
Baca Juga: Persahabatan Internasional : Finlandia Diprediksi Menang 2-1 atas Estonia
Disaat masyarakat miskin kebingungan menghadapi persoalan SKTM yang dihentikan, pemkab Bandung melalui surat bernomor 000.1.2./002/58/DPUTR yang dikeluarkan dan ditanda tangani Sekretaris Daerah, Cakra Amiyana, perihal undangan kunjungan kerja atau studi banding terkait sanitasi ke salah satu daerah di Jogjakarta.
"Studi bandingnya adalah hal biasa, tapi luar biasanya para Kades yang ikut kegiatan itu memakai dana talang sebesar 5 hingga 10 juta dari Bank Jabar dan BPR KertaRaharja," ujarnya.
"Asumsi seluruh desa di kabupaten Bandung 270 desa dan 10 kelurahan. Kalau ikut dengan menggunakan dana, kedua bank itu menggelontorkan Rp1,4 miliar," katanya.
Baca Juga: Simak! Ramalan Shio Ayam, Anjing, Babi Hari Ini, Hati-Hati dengan Apa yang Dikatakan
Menurut informasi yang diterima Jamparing Institut, tambah Risdal, untuk akomodasi peserta studi Bandung ditanggung oleh Pemkab Bandung dalam hal ini dinas PUTR.
"Ironis, dana sebesar itu, sebetulnya bisa untuk mengcover kebutuhan Pemkab untuk membayar kebutuhan anggaran SKTM yang sekarang sudah dihentikan," jelasnya.
Risdal menegaskan, Urgensi studi banding yang melibatkan seluruh kades tersebut juga masih dalam perdebatan karena kondisi anggaran Pemkab Bandung mengalami defisit.
Risdal mengatakan, Pengelolaan sampah, drainase dan sanitasi memang penting, tetapi apakah harus mempelajari dengan studi banding ke daerah yang sangat jauh dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar.
“Seharusnya dalam kondisi anggaran yang terbatas seperti ini, cukup undang pelaku pengelola sampah, drainase dan sanitasi tersebut, undang ahli dan akademisi, lalu kumpulkan para kades di suatu tempat, tentu ini akan lebih hemat, efektif dan efisien," katanya.
Lebih lanjut Risdal mengatakan, pihaknya mempertanyakan, apakah hasil studi Bandung tersebut bisa diterapkan dan direalisasikan di Kabupaten Bandung. Dia pastikan tidak akan bisa, karena perbedaan karakter, kondisi dan budaya mayarakat.
“Saya kira hasil studi banding itu belum tentu bisa diterapkan di kabupaten Bandung karena perbedaan karakter, kondisi dan sosio adat budaya," tuturnya.
"Penambahan wawasan sangat diperlukan, tetapi jangan juga memaksakan jika kondisi anggaran yang belum memadai," pungkasnya.***
