Network
JURNAL SOREANG - KPU Kabupaten Bandung diduga telah meleceh lembaga DPRD karena saat kegiatan pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK), Rabu 4 Januari 2023 hanya menghadirkan eksekutif.
Sebagai terguran atas sikap dan kinerja KPU tersebut, DPRD kabupaten Bandung melayangkan surat resmi sebagai pernyataan sikap.
Menanggapi surat pernyataan sikap lembaga DPRD, KPU layangkan surat sebagai jawaban atas pernyataan sikap seluruh pimpinan dan anggota legislatif.
Surat yang ditandatangi langsung Agus Baroya ketua KPU Kabupaten Bandung dengan surat Nomer 09/PP.04.1-SD/3204/2023 Tertanggal 05 Januari 22023.
Poin dalam surat tersebut, Agus Baroya menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan karena tidak mengundang DPRD saat pelaksanaan Pelantikan PPK, Rabu 04 Januari 2023 lalu.
Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak ada niat sama sekali untuk mengabaikan Lembaga DPRD dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga: Piala FA : Gillingham Diprediksi akan Kalah 0-3 dari Leicester City
Selain menyampaikan permohonan maaf, KPU juga akan mengadakan kunjungan sekaligus klarifikasi Kantor DPRD Kabupaten Bandung yang direncakan pada hari ini 6 Januari 2023.
Menanggapi hal tersebut, Hen Hen Asep Suhendar wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung mengatakan, seluruh pimpinan dan anggota DPRD sepakat untuk menolak surat yang dilayangkan KPU dan berencana melakukan kunjungan hari ini.
"Saya kira, sikap dan kinerja KPU yang melalaikan lembaga DPRD terkesan sengaja karena bukan pertama kali terjadi. Jadi, kami sepakat untuk menolak sementara kunjungan itu," kata Hen Hen kepada wartawan, Jumat 6 Januari 2023.
Baca Juga: Piala FA : Crystal Palace Diprediksi Menang 2-1 atas Southampton
Politis partai PDI Perjuangan itu menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang sipatnya independen. Maka, harus secara profesional melaksanakan dan menjaga proses demokrasi.
"Kalau diibaratkan KPU itu wasit, yang harus memimpin dan menyelenggarakan pertandingan dengan benar. Kalau tidak, ya pasti akan saling sikut," jelasnya.
Maka dari itu, pihaknya secara wajar mengatakan KPU tidak paham tentang struktur Kepemerintahan dan sengaja memancing hal tidak kondusif timbul.
"Jika wasit sudah tidak independen, apakah mau di Kabupaten Bandung terjadi hal hal yang buruk saat tahapan PEMILU akibat dengan adanya sikap KPUD seperti itu," katanya.
Hen Hen menegaskan, kejadian seperti itu bukan pertama kali dilakukan oleh KPUD kabupaten Bandung kepada Lembaga DPRD.
Hal itu, lanjut Hen Hen, bisa dilihat dari website KPU yang bisa dibuka secara umum oleh masyarakat.
Baca Juga: Simak! Ramalan Shio Ayam, Anjing, Babi Hari Ini, Pekalah terhadap Keinginan Pasangan
"Di Website resmi KPU, lembaga DPRD tidak dianggap atau diakui. Hal itu terlihat, dalam tulisan ucapan terimakasih kepada beberapa lembaga pemerintah Kabupaten Bandung, tapi tidak menuliskan DPRD," akunya.
Oleh karena itu, secara lembaga DPRD pihaknya sepakat dengan pimpinan lain dan menduga sikap dan perilaku KPU ada unsur sengaja.
"Memaafkan itu mudah, Bila berbicara secara Pribadi tanpa membawa Lembaga. Tapi, kalau secara kelembagaan meski ada pertimbangan," tegasnya.
Baca Juga: Prediksi Cinta Capricorn, Aquarius dan Pisces Hari Ini; Cinta Itu Investasi Waktu untuk Diri Sendiri
Berdasarkan kesepakatan lembaga, tambah Hen Hen, pihaknya DPRD menolak kunjungan dan surat permohonan maaf yang disampaikan KPUD Kabupaten Bandung.
"Untuk menindaklanjuti, dalam waktu dekat seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Bandung akan melakukan koordinasi dengan semua pihak," pungkasnya.***
