Network
JURNAL SOREANG - KPUD Kabupaten Bandung melakukan pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) hanya dihadiri Bupati Bandung sebagai eksekutif pemerintah tanpa mengundang pihak legislatif.
Hal tersebut menjadi polemik dan terkesan KPU melecehkan jajaran DPRD Kabupaten Bandung sebagai pihak legislatif.
Menanggapi hal tersebut, Tedi Surahman Sekretaris komisi A DPRD Kabupaten Bandung mengatakan, KPU tidak paham regulasi pemerintahan.
Baca Juga: Piala AFF : Indonesia Diprediksi Draw 0-0 Lawan Vietnam
Menurutnya, dalam tatanan pemerintah itu ada eksekutif, legislatif. Maka, ketika KPU menggelar kegiatan dihadiri eksekutif seharusnya menghadirkan juga legislatif.
"KPU itu lembaga penyelenggara pemilu, sikapnya harus independen. Maka, ketika kegiatan menghadirkan eksekutif maka legislatif juga harus ada," kata Tedi Surahman kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2023.
Politisi partai PKS itu menjelaskan, KPU sebagai penyelenggaran pemilu seharusnya paham kalau kepemerintahan itu di dalamnya ada eksekutif dan legislatif.
Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya sepakat dengan ketua DPRD yang mempertanyakan independensi kinerja KPU dan Bawaslu.
"Betul, saya sependapat dengan ketua DPRD kalau KPU terkesan sudah melecehkan legislatif dan mempertanyakan kinerja independensinya," jelasnya.
Lebih lanjut Tedi mengatakan, hal serupa pernah terjadi dan berharap tidak kembali terjadi hanya beralasan khilaf.
Baca Juga: Jalan Tol di Indonesia Termasuk Unik di Dunia, Berikut Keunikannya yang Disaksikan Presiden
"Hal itu tidak akan berulang terjadi jika unsur KPU memahami regulasi tentang kepemerintahan, semua unsur DPRD sudah sepakat untuk melayangkan surat secara resmi," akunya.
Sebelumnya diberitakan, Unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyayangkan sikap dan kinerja KPU Kabupaten Bandung yang tidak melibatkan legislatif saat pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
KPUD Kabupaten Bandung sudah melakukan pelantikan seluruh PPK dan hanya dihadiri Bupati Bandung, tanpa menghadirkan atau mengundang pihak legislatif.
Menanggapi hal tersebut, Toni Permana ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bandung menjelaskan, pihaknya sependapat dengan ketua DPRD.
"Saya sependapat dengan pak ketua DPRD, dan merasa dilecehkan pihak KPU. Karena saat pelantikan PPK, hanya menghadirkan eksekutif tanpa mengundang legislatif," kata Toni saat dihubungi Jurnal Soreang, Kamis 5 Januari 2023.
Menurut Toni, kalau KPU sudah bisa mendiri dalam melaksanakan program kerjanya dan pembiayaan operasional tidak menggunakan APBD, baru bisa tidak melibatkan pemerintah.
Baca Juga: Kasus Dugaan Garong Uang Rakyat Formula E Ditangani Secara Profesional, KPK Tegaskan Hal Ini
"Apabila KPU sudah bisa mandiri tidak mempergunakan APBD untuk pembiayaan operasional dan program KPU, Gak apa-apa tidak mengakui eksistensi DPRD," jelasnya.
Toni menjelaskan, selama ini KPU hanya datang kepada DPRD ketika melakukan pembahasan anggaran, setelah itu lupa. Seakan, legislatif tidak memilik peran.
"Jadi, KPU itu jangan cuma datang berkoordinasi dengan DPRD hanya ketika akan melakukan pembahasan anggaran saja. Meraka harus tau, pemerintah itu ada eksekutif dan legislatif," katanya.
Oleh karena itu, Toni Permana yang juga anggota komisi C DPRD Kabupaten Bandung menyayangkan atas sikap dan mempertanyakan kinerja KPU kabupaten Bandung.
"Sama, saya juga mempertanyakan independensi kinerja KPU dan mendukung pimpinan untuk melayangkan surat resmi," pungkasnya.***
