Harga BBM Naik, Demokrat Kabupaten Bandung Kritisi Sikap Pemerintah

- 6 September 2022, 17:14 WIB
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung, Saeful Bachri (tengah) didampingi Bendahara umum, Asep Ikhsan (kanan) di graha Ciparay, Senin 5 September 2022
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung, Saeful Bachri (tengah) didampingi Bendahara umum, Asep Ikhsan (kanan) di graha Ciparay, Senin 5 September 2022 /Yusup Supriatna /Jurnal Soreang

JURNAL SOREANG - Secara resmi, pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.

Sejumlah massa, khususnya dari elemen mahasiswa di daerah, kemudian turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Terkait hal ini, biasanya, kawasan Istana Negara dan Gedung DPR RI menjadi sasaran aksi demontrasi menolak kenaikan BBM dari kelompok mahasiswa.

Baca Juga: Wanita Wajib Tahu! Kenali 8 Gejala dan Potensi Penyakit Pada Miss V, Apa Saja? Begini Penjelasan Medisnya

Selain mahasiswa, kenaikan BBM oleh pemerintah ini juga ditentang oleh sejumlah partai politik, salah satunya partai pentolan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini dikomandoi Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), yaitu Demokrat.

Hal serupa dilakukan oleh sejumlah kader di berbagai provinsi dan kabupaten/kota untuk ikut menggaungkan penolakan kenaikan BBM tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Bandung, Saeful Bachri menilai bahwa pihak pemerintah serampangan dalam menentukan kebijakan.

Baca Juga: Jarang Diketahui! 5 Mitos tentang Penyakit Asam Urat, Sering Bikin Orang Salah Kaprah!

"Kita lihat secara nasional, pemerintah tidak terlihat adanya penghematan anggaran yang bisa menjadi pendukung agar harga BBM minimal bisa tetap," kata Saeful Bachri dalam keterangannya di Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa 6 September 2022.

Ditambahkannya, pada kesempatan yang sama yakni berbarengan dengan kenaikan BBM ini, justru pemerintah malah menyalurkan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan melalui pembangunan infrastruktur yang dinilai kurang relevan.

Halaman:

Editor: Yusup Supriatna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x