Network
“Anggarannya sudah ada, tapi manfaatnya belum dirasakan maksimal oleh para pengelola sampah tersebut,” bebernya.
Menurutnya, anggaran untuk pengelolaan lingkungan itu secara nasional mencapai Rp 12 triliun. Sehingga setiap kabupaten/kota mencapai Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar.
“Saya ingin memperjuangkan, dan manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Idealnya, ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten," ungkapnya.
Baca Juga: Pemudik Lebaran Idul Fitri Tunggu One Way di Gerbang Tol, Begini Kata Kakorlantas Polri
“Itu harus betul-betul kita kawal bersama. Sehingga manfaatnya itu jelas sampai ke masyarakat, khususnya para penggiat pengolahan sampah tersebut,” sambungnya menegaskan.
Lebih jauh Kang Kris mengungkapkan, jika berbicara lingkungan hidup, di tingkat DPR RI itu ada Komisi IV yang membidangi hal itu. Salah satunya bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Nah ini memang kita akan coba dorong, untuk bagaimana kebijakan regulasi itu dibangun sehingga aturan-aturan dan Undang-Undang termasuk anggaran akan coba kita dorong dan fasilitasi supaya terealisasi kemanfaatannya betul-betul bisa dirasakan semua masyarakat,” urainya.
Ia juga berharap ada koordinasi berjenjang antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan pihak provinsi maupun kabupaten/kota.
“Itu kita akan pantau terus. Kalau berbicara legislasi, mulai pemantauan, budgeting, anggaran dan lain-lain, nantinya fungsi kita di sana. Untuk mengawasi, semua program itu sampai ke masyarakat paling bawah,” imbuhnya.
