Network
JURNAL SOREANG - Pengamat Ilmu Pemerintahan dari Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi menanggapi beberapa isu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
Menurutnya, Pekan terakhir ini isu publik yang menjadi "tranding topic" di Pemkab Bandung tentang pengadaan sepeda motor jenis N Max ke Desa dan suksesi Ketum APDESI saat ini sudah mulai mereda.
"Saat ini muncul lagi isu baru, tentang adanya 'pemotongan' tunjangan kinerja (Tukin) PNS," kata Djamu Kertabudi melalui tulisannya yang diterima Jurnal Soreang, Selasa 7 Desember 2021.
Baca Juga: Menyedihkan! 2 Pangeran Kerajaan Ini, terlahir Kurang Sempurna, Hidup Terasing Hingga Meninggal
Kang Djamu menjelaskan, isu tentang tukin muncul di media sosial atau media online. Disertai keluh kesah PNS Pemkab Bandung yang mempertanyakan alasan adanya pengurangan 'pemotongan' tukin yang mencapai kisaran 12,5 persen.
"Saya membaca penjelasn dari salah seorang pejabat yang mengatakan bahwa "itu bukan pemotongan tapi pengurangan" dasarnya Permendagri No 64 Tahun 2020," katanya.
Namun, kata Djamu, penjelasan tersebut dinilai kurang lengkap. Sehingga muncul berbagai komentar dari unsur publik.
"Apabila memperhatikan dan telaahan Permendagri No 64 tahun 2020, itu tentang pedoman penyusunan APBD 2021. Saya berasumsi bahwa postur APBD 2021 yang dipertajam pada saat pembahasan APBD Perubahan pada waktu akhir triwulan ketiga tahun anggaran berjalan," tuturnya.
Baca Juga: Memilukan! Beda Nasib Dengan Dipangkorn Rasmijoti, Pangeran Ini Diasingkan dan Dibiarkan Mati
Djamu mengatakan, hal itu menunjukkan prioritas belanja lebih diarahkan pada percepatan pemulihan sosial ekonomi daerah dampak Covid - 19.
