Network
JURNAL SOREANG - Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah besar dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Jawa Barat.
Sektok infrastruktur hingga saat ini, sudah mencapai 85 persen baik dari luas dan panjang sekitar 1.160 kilometer.
Hal tersebut dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna, menurutnya, melihat kondisi saat ini, pihaknya menargetkan jalan mantap 92 persen.
“Hingga saat ini, luas dan panjang jalan di Kabupaten Bandung adalah 1.160 KM. Yang sudah kondisi baik, sekitar 85 persen. Sehingga, dalam Renstra (Rencana Strategis) ditargetkan 92 persen," kata Dadang saat mengunjungi kantor dinas PUTR, Kamis 22 Juli 2021.
Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung menjelaskan, dalam proses pemeliharaan mengakui menemui sejumlah kendala. Diantaranya, perubahan status dari jalan desa ke kabupaten dan kabupaten ke jalan provinsi.
“Tentu kami akan terus berkomunikasi, sehingga pemeliharaan jalan di Kabupaten Bandung tidak terjadi hambatan atau kendala," jelasnya.
"Salah satu contoh kendala terkait status jalan ini, yakni jalan yang menghubungkan Kecamatan Kertasari dengan Kecamatan Pangalengan. Padahal jika jalan tersebut cepat diperbaiki, maka akan menjadi jalan alternatif yang mudah diakses warga” katanya.
Selain memperbaiki kondisi jalan, pihaknya juga terus melakukan normalisasi dan revitalisasi sejumlah sungai yang berada di lima kecamatan.
"Saya menilai, hal tersebut sangat penting dilakukan. mengingat masih belum jelasnya kebijakan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)," jelasnya.
“Yang keduanya masalah irigasi, karena belum ada penegasan dan pemeliharaan secara konsisten dari BBWS Citarum. Memang ada sebagian tanggung jawab BBWS yang kita paksakan untuk bisa diperbaiki. Sebab, hal itu menjadi kebutuhan di lapangan," akunya.
Untuk mengatasi kebutuhan masyarakat di lapangan, pihaknya selalu melakukan musyawarah dengan pihak pengusaha.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Massal PKB, Gus Muhaimim Apresiasi Langkah Sigap Ketua Fraksi dan Bupati Bandung
"Ya, untuk mengatasi hal seperti itu, Kami terus melakukan musyawarah dengan para pengusaha sekitar untuk gotong royong menyelesaikan masalah," tegasnya.
Sementara Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Agus Nuria menuturkan, dari 5.900 km infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekitar 1.160 km.
“Kemudian ada juga kewenangan provinsi sekitar 800 km, kewenangan jalan desa 800 km, kemudian jalan lingkungan sekitar 3.000 km. Jadi jalan yang kami kelola hanya jalan berstatus kabupaten," jelasnya.
Agus juga mengakui, keberadaan pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap pekerjaan infrastruktur dan tata ruang.
“Saat ini anggaran Dinas PUTR berkurang sampai 12,5 persen. Sehingga, sejumlah kegiatan besar yang harus disesuaikan karena anggaran terbatas," akunya.
"Kami berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Jadi anggaran bisa kembali normal. Sehingga pelayanan infrastruktur terhadap masyarakat juga akan kembali maksimal,” pungkasnya.***
