Network
JURNAL SOREANG - Bupati Bandung Dadang Supriatna merasa kecewa dengan terjadinya dugaan pungli yang dilakukan onkum kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan.
Dimasa dirinya sedang fokus meningkatkan pelayanan dalam implementasi 99 hari kerja, terganggu dengan adanya oknum korwil yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim saber pungli Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, kang DS sapaan akrab Bupati Bandung dengan tegas akan memberikan sanksi dan mengkaji keberadaan korwil pendidikan kecamatan.
"Saya sangat kecewa dengan prilaku oknum korwil yang diduga melakukan pungli sehingga terjaring OTT," kata kang DS, kepada wartawan di rumah jabatannya di Soreang, Senin 19 Juli 2021.
Menurut kang DS, kejadian tersebut sangat mengganggu pada kinerja pemerintah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, untuk proses hukum diserahkan kepada APH dan dirinya akan lebih fokus pada pelayanan.
"Kami sudah memberikan sanksi dengan menon jobkan oknum itu, dan secara umum akan mengkaji keberadaan korwil," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengatakan, sesuai dengan SOTK Permendagri, pihaknya menyambut baik rencana bupato Bandung untuk mengkaji keberadaan Korwil.
"SOTK struktur Disdik baik tingkat Kabupaten hingga ke wilayah sesuai permendagri, memang perlu didesain ulang," kata Juhana
Menurutnya, untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas aksesbilitas pendidikan sesuai dengan jenjang yang ada pada struktural dinas pendidikan.
"Memang perlu didesain ulang, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan mulai aksesbiltas hingga kualitas," jelasnya.
Contohnya, kata Juhana, jenjang struktur disdik ada beberapa bidang. Dianataranya, bidang SD, SMP, Paud dan Bidang Data dan Informasi.
"Didesain itu, apakah nanti per subtansi. Misalnya, ada bidang kurikulum atau bidang kesiswaan," tuturnya.
Dengan adanya dugaan pungli, yang dilakukan oknum korwil Juhana dengan tegas sangat menyayangkan. Oleh karena itu, dirinya menrespon positif rencana Bupati Bandung.
"Saya sedang mendalami hal tersebut, karena hal itu tidak perlu terjadi. Apalagi menyangkut pembuatan kurikulum," tuturnya.
Meski secara umum, untuk pembuatan kurikulum, kata Juhana memang membutuhkan waktu dan anggaran. Sebab, diperlukan perencanaan, tenaga pendamping dan narasumber.
"Makanya saya sedang mendalami hal tersebut, dengan meminta klarifikasi kepada kepala sekolah," pungkasnya.***
