Network
JURNAL SOREANG - Rendahnya budaya literasi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas masyarakat, beban biaya kesehatan yang meningkat dan terus bertambahnya angka pengangguran.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang mengangkat tema “Penguatan Peran Sisi Hulu dalam Rangka Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesia”, yang digelar oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan digelar secara hybrid daring dan luring, Kamis 10 Juni 2021.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas RI Deni Kurniadi mengatakan, Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi pada 2030-2045.
Sementara kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengetahuan.
Dalam hal ini, perpustakaan memiliki peran dalam mendukung SDM yang berpengetahuan. menyatakan, peran perpustakaan yang semakin strategis, membuat tanggung jawab perpustakaan semakin besar termasuk pada bidang penulisan, penerbitan, distribusi bahan bacaan, regulasi, dan kesesuaian jumlah buku dengan kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu, dalam penguatan peran sisi hulu, perpustakaan tidak dapat berjuang sendiri. Penguatan sisi hulu dan hilir merupakan tanggung jawab kita bersama. Perpustakaan harus berjejaring, dan bersinergi, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak, untuk memberikan perhatian, pada budaya literasi,” tutur Deni.
Baca Juga: Bupati Bandung Dadang M Naser meraih penghargaan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
Ia menambahkan, budaya literasi dapat mengantarkan sebuah negara menjadi negara dengan peradaban maju.
Sebaliknya, rendahnya literasi menyebabkan produktivitas menurun, beban biaya kesehatan meningkat, dan pengangguran bertambah. Dengan kata lain, kualitas literasi yang rendah dapat memicu terjadinya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.
“Sehingga, perlu upaya-upaya khusus pemerintah untuk meningkatkan literasi di Indonesia yaitu melakukan pengembangan konektivitas dalam rangka membangun akses dan infrastruktur perpustakaan sehingga masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan murah terhadap informasi dan pengetahuan,” paparnya.
Baca Juga: Aktivis Literasi Pun Terjun Bantu Galang Dana Palestina, Materi Juga Dibutuhkan Bukan Hanya Doa
Selain itu, kata Deni, harus dilakukan upaya penguatan konten literasi berbasis kearifan lokal dan ilmu terapan (life skills) untuk meningkatkan keterampilan hidup.
Pihaknya juga mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan dan pegiat literasi sebagai pendamping literasi di masyarakat.
Sementara Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya untuk menjadikan perpustakaan di Kabupaten Sumedang menjadi berdaya guna dan berhasil guna, serta menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
Baca Juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, Uu Ruzhanul Dorong Generasi Muda Jabar Tingkatkan Kemampuan Literasi
Dia berharap perpustakaan dapat menjadi salah satu solusi di tengah masalah yang dihadapi masyarakat sehingga merangsang masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
“Kami berupaya menyediakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami pun telah memberikan bantuan perpustakaan digital untuk SKPD, 50 pondok pesantren supaya meningkat terus indeks literasi masyarakat Sumedang,” ujarnya.
Donny juga menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas yang sudah hadir di Sumedang. Dia berharap ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kinerja melayani masyarakat, termasuk meningkatkan indeks literasi di Kabupaten Sumedang.
Baca Juga: Menarik Minat Baca dan Budaya Literasi Masysarakat, Begini Cara Duta Baca Indonesia Gol A Gong
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Ilmawan Muhammad mengungkapkan DPRD Kabupaten Sumedang telah menetapkan Perda tentang penyelenggaraan Perpustakaan pada 31 Maret 2021.
“Di sana tertera berkaitan dengan kewajiban pemerintah, kewenangan pemerintah dalam hal literasi dan perpustakaan. Kemudian hak dan kewajiban masyarakat terkait perpustakaan yang dapat menjadi landasan hukum bagi pengembangan literasi yang ada di Kabupaten Sumedang,” imbuhnya.
Kemampuan literasi diyakini membuat individu menjadi kreatif, inovatif, terampil, dan cakap dalam kehidupan sosial. Menurut pegiat literasi, Maman Suherman, ini sangat dibutuhkan pada masa revolusi industri 4.0, di mana semua bergerak cepat mengikuti perkembangan manusia dan dunia.
Baca Juga: Perpustakaan Harus Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia
“Saya berharap di Sumedang khususnya, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tapi juga tempat belajar mengembangkan diri sehingga masyarakat bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ungkapya.
Upaya peningkatan budaya membaca dan indeks literasi masyarakat mesti didukung oleh kaum perempuan. Bunda Literasi Kabupaten Sumedang Susi Gantini menjelaskan ini dilakukan melalui peran Bunda Literasi yang dikukuhkan hingga tingkat desa.
“Bunda literasi tentunya memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama meningkatkan literasi dengan berbagai kegiatan. Walaupun memang belum banyak ya, tetapi sudah ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan di antaranya sudah mengukuhkan bunda literasi sampai tingkat desa. Jadi sudah ada Bunda Literasi Kecamatan 26 orang, ditambah Bunda Literasi Desa itu ada 277 desa dan kelurahan,” tuturnya.***
