Network
JURNAL SOREANG - Prahara pasca Musyawarah X DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Mahkamah Partai (MP) terbitkan Surat kepada DPD Golkar Jawa Barat.
Dalam surat tersebut, MP menyatakan DPD Golkar Jawa Barat agar menunda dan atau membatalkan SK kemposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Bandung.
Seperti diketahui, Musda X DPD Golkar Kabupaten Bandung digelar pada 20 Februari 2021 dan memutuskan H.Sugianto terpilih menjadi ketua DPD periode 2021-2026 secara aklamasi.
Baca Juga: Spoiler Ikatan Cinta 5 April 2021, Sumarno Buka Mulut pada Rendy, Elsa Marah Besar pada Mama Sarah
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 5 April 2021: Andin Tenggelamkan Keraguan Mama Rosa, Elsa Susun Siasat Baru?
Namun, Musda tersebut berujung di MP atas laporan dari pengurus Kecamatan (PK) Golkar dan Sayap Partai yang merasa dicederai saat pelaksanaan Musda.
Menanggapi hal tersebut, politikus partai Golkar yang juga anggota DPR RI Anang Susanto mengatakan, kalau melihat dan membaca keputisan MP. Maka, kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bandung hasil musda belum legal.
"Memang ada surat dari MP Golkar, yang menyatakan DPD Jabar agar menunda atau membatalkan SK pengesahan komposisi dan Personalia DPD Golkar Kabupaten Bandung," kata Anang kepada Jurnal Soreang, Minggu 4 April 2021.
Menurut Anang, laporan yang disampaikan ke MP dilakukan oleh beberapa PK dan organisasi yang memiliki hak suara pada pelaksanaan musda golkar kabupaten Bandung.
"Mereka menilai ada beberapa kesalahan pada pelaksanaan musda saat itu, salah satunya terkait plt ketua PK. Sehingga, musda tersebut berujung di MP," jelasnya.
