Network
"Kaami nanti akan mencoba untuk mensinergikan antara program pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Tetapi untuk yang melakukan hal-hal tersebut jangan sampai ada gangguan keamanan,".ujarnya.
Permasalahan yang kedua, lanjut Yogi, yakni terkait perizinan-perizinan yang ada di perkebunan. Ia mencontohkan soal diversifikasi usaha perkebunan terhadap masyarakat yang menggarap lahan perkebunan.
Baca Juga: Meski Setahun Persiapan, AFC Batalkan Piala Dunia 2021, Ini Tanggapan Bima Sakti
Persoalan ketiga, adalah audit dari pemerintah berupa proper seperti izin pengelolaan limbah seperti itu untuk pengurusan izinnya belum selesai juga.
Hal lainnya mengenai program bersama dengan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata. Termasuk untuk perbaikan dan pelebaran jalan untuk pengembangan akses pariwisata maupun untuk menghidupkan perekonomian masyarakat.
"Jadi perbaikan jalan, pembukaan akses jalan baru itu bisa dilakukan di lahan milik PTPN, sudah ada aturan mainnya. Kalau memang itu untuk kepentingan umum, termasuk dalam rangka pengembangan pariwisata, kita bisa melaksanakan program-program seperti itu," jelas Yogi.
Baca Juga: Bertambah 2 orang, Jumlah Korban Longsor Cimanggung yang ditemukan Tim SAR Gabungan Menjadi 27 orang
Sedangkan Kang DS mengatakan, masukan dari PTPN VIII tersebut nantinya akan dikombinasikan dengan semua pihak. "Sehingga akhirnya masyarakat di sekitar wilayah kerja PTPN VIII juga bisa diberdayakan dan turut merasakan kehadiran PTPN VIII di lingkungannya," ujarnya.***
