Network
JURNAL SOREANG- Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Dadang Naser (DN) mengeluarkan surat instruksi Nomor 11/2020 tertanggal 17 November 2020 soal kewajiban PNS membayar zakatnya dari pendapatan bulanannya.
Untuk mensukseskan implementasi surat instruksi Bupati itu, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bandung menggelar rapat kerja, Selasa, 22 Desember 2020. Raker dihadiri semua jajaran pengurus dari dewan syari'ah, audit internal, sampai pengurus harian dan para staf.
Menurut anggota Dewan Syariah BAZNAS Kabupaten Bandung, KH. Totong Palgunadi, merujuk kepada surat instruksi Bupati, maka bupati memerintahkan kepada para kepala berangkat daerah, para camat, dan kepala desa/lurah agar mengoptimalkan pembayaran zakat PNS Pemkab Bandung.
Baca Juga: Alhamdulillah, Wakil Bupati Bandung Terpilih Sahrul Gunawan Sudah Sehat dan Kembali ke Rumahnya
"Memerintahkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Bandung menandatangani surat pernyataan kesediaan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah sebesar 2,5 persen dari penghasilan bruto setiap bulannya," katanya mengutip surat bupati.
Nantinya tiap dinas/badan, camat maupun kepala desa/lurah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah lalu disetorkan kepada rekening BAZNAS Kabupaten Bandung di BJB.
"Untuk surat pernyataan kesediaan membayar zakat, infak maupun sedekah wajib ditandatangani bendahara gaji atau Unit pengumpul zakat di tiap-tiap perangkat daerah, camat maupun desa/kelurahan," katanya.
Baca Juga: BAZNAS Kabupaten Bandung Buat Program Taman dan Teman. Silakan Manfaatkan
Menanggapi keluarnya surat perintah bupati untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah tiap PNS Pemkab Bandung, Ketua Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Bandung, H. Komaruddin Saleh mengatakan, menyambut baik dan bergembira karena akan meningkatkan kesalehan sosial dan individual kaum Muslimin khususnya PNS.
