Network
Per 1 Februari 2019, kata Didin, tercatat jumlah pejabat struktural Pemkab Bandung mencapai 1.017 orang.
"Jumlah itu terdiri dari 282 pejabat eselon 2 dan 3 yang harus difasilitasi dengan KDO roda empat serta 935 pejabat eselon 4 yang difasilitasi dengan roda dua," kata Didin saat melakukan penertiban bersama satgas di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Senin 14 Desember 2020.
Baca Juga: Ini Keputusan Pemerintah Untuk Natal dan Tahun Baru
Sementara jumlah KDO yang telah diaudit per 31 Desember 2018, mencapai 3.107 unit yang terdiri dari 697 unit roda empat dan 2.017 roda dua.
Dalam kondisi seperti itu, Didin mengakui bahwa kelebihan KDO di Pemkab Bandung saat ini mencapai 2.090 unit yang meliputi 415 roda empat dan 1.082 roda dua.
Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 024/Kep.726-BKAD/2019 tentang Penghentian Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Bandung, satgas penertiban KDO pun memiliki tugas untuk menarik sekitar 1.218 unit KDO, terdiri dari 274 kendaraan roda empat dan 944 roda dua.
Baca Juga: Kemendikbud Buat Dua Program Baru agar Lulusan Vokasi Terserap Kerja. Lulusan SMK Banyak Nganggur
Dari total yang ditargetkan, Didin melansir sampai November 2020 pihaknya baru bisa menarik sekitar 103 KDO yang terdiri dari 44 roda empat dan 59 roda dua.
Didin menegaskan, penarikan akan terus dilakukan secara bertahap tak hanya Bapenda, tetapi di semua perangkat daerah dan ditargetkan rampung pada awal 2021.
Seperti diketahui, mobil dinas bernomor polisi tersebut, sebelumnya pernah ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung di sebuah acara kampanye salah satu paslon Pilkada Kabupaten Bandung.
