JURNAL SOREANG - Dari sekitar 1,6 juta pegawai atau buruh di Kabupaten Bandung, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek memiliki 31,32 persen atau sekitar 410 ribu pegawai.
Hingga akhir tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan peningkatan kepesertaan menjadi 35 persen.
Hal itu disampaikan Manager BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Romie Erfianto pada pembukaan gedung BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bojongsoang Bandung. Kantor Buah Batu Square mewakili BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.
“Target Kabupaten Bandung 468 ribu yaitu pada tahun 2023. Jadi, dari cakupan Kabupaten Bandung 31 persen tahun ini, target kita mencapai 35 persen, sisa lima bulan bisa digunakan,” kata Romie.
Menurutnya, Kabupaten Bandung berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa dan tenaga kerja sekitar 1,6 juta jiwa. Tenaga kerja Kabupaten Bandung sebagian besar bekerja pada sektor produksi atau industri, disusul oleh sektor jasa.
Namun, menurut dia, Kabupaten Bandung memiliki banyak tenaga kerja informal atau wiraswasta, seperti usaha kecil dan menengah (UKM).
Begitu juga dengan petugas ekosistem desa, mengingat di Kabupaten Bandung terdapat 270 desa. Romie pun mengapresiasi kebijakan penguasa Bandung Dadang Supriatna yang memberikan jaminan sosial kepada pekerja ekosistem desa.
Sekitar 77 ribu peserta BPJS Ketenagakerja dibiayai APBD, termasuk pegawai negeri sipil (ASN) rentan.
“Sungguh luar biasa kepedulian Pemkab Bandung terhadap para pekerja, terutama petani, pekerja non ASN yang rentan, termasuk pekerja ekosistem desa. Jadi 77 ribu bukan angka yang kecil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hal tersebut menjadi salah satu alasan didirikannya Kantor Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung.
“Hal ini menunjukkan bahwa kami juga concern bagaimana kami dapat memberikan akses pelayanan kepada peserta khususnya di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Romie mengatakan, target BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jabar adalah mencapai 5,6 juta pekerja pada 2023. Saat ini cakupannya 35 persen, atau sekitar 5,5 juta pekerja di Jabar yang sudah tercover asuransi sosial.
“Dari segi cakupan hanya 35 persen, 5,5 juta. Ini juga menjadi tantangan bagi pekerja di sektor informal karena banyak kelompok informal di Provinsi Jawa Barat. Misalnya UKM, tujuan kita melindungi satu juta UKM,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana mengatakan, penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang didanai APBD adalah guru ngaji, marb, kelompok masyarakat, perangkat desa dan Pengurus RT./RW.
Baca Juga: Tiga Takmir Masjid yang Wafat Dapat Santunan Kematian Rp42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan, Ini Nama-namanya
“Pak Bupati sangat concern agar 77 ribu orang mendapat manfaat yang dibiayai APBD Kabupaten Bandung. Sudah (cakupan ketenagakerjaan BPJS), Kabupaten Bandung sudah menunjukkan capaian yang cukup baik di tingkat nasional,” ujarnya nirmayadi***