JURNAL SOREANG - Unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyayangkan sikap dan kinerja KPU Kabupaten Bandung yang tidak melibatkan legislatif saat pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
KPUD Kabupaten Bandung sudah melakukan pelantikan seluruh PPK dan hanya dihadiri Bupati Bandung, tanpa menghadirkan atau mengundang pihak legislatif.
Menanggapi hal tersebut, Toni Permana ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bandung menjelaskan, pihaknya sependapat dengan ketua DPRD.
Baca Juga: Kasus Dugaan Garong Uang Rakyat Formula E Ditangani Secara Profesional, KPK Tegaskan Hal Ini
"Saya sependapat dengan pak ketua DPRD, dan merasa dilecehkan pihak KPU. Karena saat pelantikan PPK, hanya menghadirkan eksekutif tanpa mengundang legislatif," kata Toni saat dihubungi Jurnal Soreang, Kamis 5 Januari 2023.
Menurut Toni, kalau KPU sudah bisa mendiri dalam melaksanakan program kerjanya dan pembiayaan operasional tidak menggunakan APBD, baru bisa tidak melibatkan pemerintah.
"Apabila KPU sudah bisa mandiri tidak mempergunakan APBD untuk pembiayaan operasional dan program KPU, Gak apa-apa tidak mengakui eksistensi DPRD," jelasnya.
Toni menjelaskan, selama ini KPU hanya datang kepada DPRD ketika melakukan pembahasan anggaran, setelah itu lupa. Seakan, legislatif tidak memilik peran.
"Jadi, KPU itu jangan cuma datang berkoordinasi dengan DPRD hanya ketika akan melakukan pembahasan anggaran saja. Meraka harus tau, pemerintah itu ada eksekutif dan legislatif," katanya.
Oleh karena itu, Toni Permana yang juga anggota komisi C DPRD Kabupaten Bandung menyayangkan atas sikap dan mempertanyakan kinerja KPU kabupaten Bandung.
Baca Juga: Liga Australia : Melbourne Victory Diprediksi Imbang 1-1 Lawan Brisbane Roar
"Sama, saya juga mempertanyakan independensi kinerja KPU dan mendukung pimpinan untuk melayangkan surat resmi," akunya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung sudah melakukan pelantikan seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK), Rabu 4 Januari 2023.
Pelantikan PPK Se Kabupaten Bandung tersebut dihadiri langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Clove Garden Hotel, Cimenyan, Kabupaten Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Sugianto ketua DPRD Kabupaten Bandung mengucapkan selamat atas suksesnya kegiatan pelantikan PPK yang digelar KPU itu.
Namun, kata Sugianto, KPU seharusnya mengetahui kalau pemerintah kabupaten Bandung itu ada eksekutif dan legislatif.
"Eksekutif hadir saat pelantikan PPK, Sementara Legislatif tidak dihadirkan ini merupakan suatu pelecehan terhadap Lembaga DPRD, dan kami sepakat seluruh pimpinan dan anggota DPRD sangat keberatan, dimana telah melaksanakan pelantikan secara sepihak," kata Sugianto kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2022.
Baca Juga: Liga 1 2022 2023, Persik Kediri Bakal Datangkan Striker Asing Baru, Siapa?
Menurut Sugih, Pihaknya sudah melakukan kroscek kepada sekretariat DPRD barangkali ada surat undangan dari KPUD Kabupaten Bandung terkait pelantikan PPK tersebut.
Namun, hasil pengecekan di sekretariat tidak ditemukan sehelai pun surat dari pihak KPU terkait pelaksanaan pelantikan PPK.
"Kami sudah melakukan kroscek ke sekretariat DPRD, namun tidak ditemukan masuk surat pemberitahuan atau undangan dari KPU terkait pelantikan PPK," jelasnya.
Baca Juga: Tidak Diundang Saat Pelantikan PPK, DPRD Mempertanyakan Kinerja KPU dan BAWASLU Kabupaten Bandung
"Sama sekali tidak ada surat undangan atau pemberitahuan, baik ke sekretariat DPRD atau Komisi A sebagai mitra kerja KPUD Kabupaten Bandung," katanya.
Sugianto menjelaskan, selama ini, DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung sudah menjalin komunikasi baik terkait rencana anggaran Pilkada 2024 mendatang.
"Sudah terjalin komunikasi baik, tapi sayang ketika ada kegiatan yang melibatkan pemerintah, pihak legislatif tidak mengetahui karena tidak diundang," akunya.
Baca Juga: Sejoli Tewas di Apartemen Tangsel Diselidiki, Polisi Temukan Surat dan Diduga Racun
Oleh karena itu, secara tegas Sugianto mengatakan, sebagai pimpinan lembaga DPRD kabupaten Bandung, pihaknya menyayangkan sikap dan kinerja KPUD.
"Secara Kelembagaan, kami sangat menyayangkan dan keberatan atas sikap yang dilakukan pihak KPU," pungkasnya.***