JURNAL SOREANG - Operasi tangkap tangan(OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat, terhadap sejumlah oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) disikapi DPRD Kabupaten Bandung.
Terkait peristiwa tersebut, Komisi D DPRD akan mengambil langkah untuk melakukan evaluasi dan memanggil Kepala Disdik untuk mengklarifikasi peristiwa yang terjadi.
Di Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan. Dimana, dalam satu kecamatan, terdiri dari satu koordinator wilayah (Korwil) pendidikan.
"Dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi keberadaan korwil di 31 kecamatan, kami akan melakukan pemanggilan terhadap Kadisdik serta membubarkan dan mengembalikan korwil ketugas asalnya yakni selaku penilik luar sekolah (PLS)," kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi dalam keterangannya, Selasa 20 Juli 2021.
Sesuai dengan pemendiknas, keberadaan UPT pendidikan sudah ditiadakan. Namun, dikabupaten Bandung diberi nama Korwil, yang berlandaskan peraturan Bupati tahun 2019.
Dengan kejadian dugaan pungli yang dilakukan oknum korwil, dirinya mendesak Bupati Bandung untuk mengkaji ulang keberadaan korwil.
"Kalau keberadaan korwil tersebut dibubarkan, tentunya perbup ini harus ditinjau atau di cabut," tuturnya.
Baca Juga: OTT Jadi Momentum Bagi Kang DS Benahi Disdik Kab Bandung, Pengamat: Jabatan Korwil itu 'Jadi-jadian'
Fahmi menyebutkan, proses evaluasi, koordinasi, administrasi, dari sekolah ke dinas pendidikan ketika korwil dibubarkan maka bisa difokuskan kepada operator sekolah.
Dimana nantinya kata Fahmi, operator ini kemampuannya ditingkatkan dan diefektifkan kinerjanya dalam menjalankan tugasnya untuk membackup kinerja kepala sekolah.
"Jadi peningkatan kualitas dan kemampuan secara teknis teknologi informasi dan komputerisasi di lingkungan sekolah melalui operator ini harus ditingkat kan," terangnya.
Fahmi juga menyebutkan, jadi program TIK, pelatihan dan kemampuan operator harus diperkuat, kedepan supaya nanti tugas administrasi pelaporan bisa di back kuat oleh operator.
"Supaya nanti tugas operator ini, bisa meng backup sekolah untuk administrasi sekolah yang disampaikan ke dinas pendidikan," imbuhnya.
Lebih jauh Fahmi mengatakan, evakuasi lainnya yakni menghadirkan organisasi profesi yang lebih baik, di lingkungan pendidikan.
Beberapa organisasi profesi yang berada dilingkungan pendidikan tersebut kata Fahmi diantaranya, ada forum guru honorer, forum PGRI, ada dewan pendidikan.
"Organisasi ini, kedepannya akan kita lakukan evaluasi keberadaannya. Diharapkan organisasi profesi ini bisa membantu memback up dengan mengeluarkan ide positif bagi lingkungan pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung," paparnya.
Pihaknya menjelaskan, satu tahun yang lalu, peristiwa serupa yakni OTT pernah terjadi dilingkungan Disdik.
Dimana saat itu, pihaknya pernah mengusulkan dan memberikan statemen didepan kadisdik, forum DPRD,
Keberadaann korwil itu diusulkan untuk dibubarkan saja.
"Karena seolah-olah apa yang dilakukan oleh beberapa oknum, jadi semuanya ikut tercoreng. Akibat ulah oknum, semua ikut tercoreng," keluhnya.
Pihaknya menilai, korwil ini seolah jadi raja kecil disana. Regulasi permendikbud dan regulasi yang berada di atasnya sudah menghilangkan KCD, UPTD Disdik, kemudian sekarang di kabupaten Bandung ini diterjemahkan dengan korwil.
"Jikalau korwil dibubarkan, nantinya operator ini tugasnya adalah membackup administrasi sekolah kepada disdik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kemampuan secara teknis teknologi informasi dan komputerisasi di lingkungan sekolah melalui operator ini harus ditingkat kan," jelasnya.
Fahmi menambahkan, jadi program TIK, pelatihan-pelatihan, kemampuan operator harus diperkuat, kedepan supaya nanti tugas administrasi pelaporan bisa di back kuat oleh operator.
"Jadi peningkatan kualitas dan kemampuan secara teknis teknologi informasi dan komputerisasi di lingkungan sekolah melalui operator ini harus ditingkat kan," imbuhnya.
Lebih jauh Fahmi mengatakan, evaluasi lainnya yang akan dilakukan yakni menghadirkan organisasi profesi yang lebih baik, di lingkungan pendidikan.
Beberapa organisasi profesi yang berada dilingkungan pendidikan tersebut kata Fahmi diantaranya, ada forum guru honorer, forum PGRI, ada dewan pendidikan.
"Organisasi ini, kedepannya akan kita lakukan evaluasi keberadaannya. Diharapkan organisasi profesi ini bisa membantu memback up dengan mengeluarkan ide positif bagi lingkungan pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung," pungkasnya.***