JURNAL SOREANG - Tokoh pendidikan di Jawa Barat, Asep B Kurnia atau yang lebih dikenal dengan panggilan Aa Maung, menyayangkan program 99 hari kerja Bupati Bandung tidak memprioritaskan masalah pendidikan.
Menurut Aa Maung, pendidikan seharusnya masuk menjadi prioritas. Dikarenakan pendidikan tidak kalah penting dimana pada masa 99 hari kerja kedepan akan ada perhelatan PPDB yang rencananya akan juga dilakukan kegiatan belajar tatap muka.
"Saya sangat menyayangkan prioritas Kang DS (Dadang Supriatna) dimana sektor pendidikan tidak menjadi hal yang termasuk didalamnya," ungkap Aa Maung kepada Jurnal Soreang saat dihubungi, Kamis, 29 April 2021.
Baca Juga: Ibadah Haji 2021 Belum Ada Kepastian, DPR Tetap Bahas Biaya Haji
Aa Maung menuturkan, yang menjadi prioritas Bupati Bandung yaitu mengedepankan hanya masalah banjir, infrastruktur, dan Smart City.
"Padahal hemat saya, pendidikan tidak kalah penting dimana pada masa 99 hari kerja kedepan akan ada perhelatan PPDB yang rencananya akan juga dilakukan kegiatan belajar tatap muka," papar Aa Maung.
Seharusnya kata Aa Maung, disaat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini sektor pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama.
Pasalnya lanjut Aa Maung, ada beberapa poin penting disana dimana kegiatan sekolah untuk tingkat SD, SMP adalah kewenangan kepala daerah masing-masing.
"Teu eleh penting jeung memang penting," ujar Aa Maung.
Aa Maung menjelaskan, pemerintah daerah harus memikirkan secara serius terutama untuk kegiatan belajar tatap muka.
Persiapan tersebut sambung Aa Maung, dari mulai kesiapan sekolah, gugus tugas covid, dan perangkat atau peralatan yang diperlukan.
"Bulan Juni-Juli adalah masanya kegiatan PPDB dan ini harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah terutama untuk menekan penyebaran Covid-19. Ini menyangkut hajat orang banyak serta kepentingan Masyarakat luas," tegas Aa Maung.
Aa Maung juga menyinggung perihal tenaga Honorer. Menurutnya, sampai saat ini tenaga honorer mengeluh dengan kesejahteraan yang masih minim.
Minimal ucap Aa maung, bupati sekarang bisa melakukan upaya dengan meng-SK-kan Putusan Bupati yang selama ini baru sebagian dilakukan oleh Bupati terdahulu.
"Jadi saran saya sektor pendidikan harus menjadi salah satu fokus prioritas, mengingat di agenda 100 hari kerja ada fase penerimaan siswa baru, SD, SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kepentingan masyarakat luas," pungkas Aa Maung.***