JURNAL SOREANG - Bencana banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di wilayah Kabupaten Bandung, seperti terjadi di Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, dan lainnya, tentunya menjadi konsentrasi khusus bagi pemerintah guna menanggulangi hal tersebut, yang dirasa hingga saat ini belum optimal.
Seperti untuk normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum berikut anak-anak sungainya, pembuatan kolam retensi di sejumlah titik, termasuk upaya penghijauan di daerah hulu, yang menghabiskan biaya mencapai triliuanan rupiah.
Menanggapi hal itu, Bupati Bandung terpilih, Dadang Supriatna (kang DS) menyatakan bahwa ia mepunyai salah satu solusi terbaik guna mengatasi banjir di Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Menparekraf Tinjau Langsung Penerapan Protokol Kesehatan CHSE di Bali
Bahkan kang DS menargetkan akan mengurangi kawasan banjir di Kabupaten Bandung dalam jangka waktu tiga tahun yakni dengan konsep bersama para pakar yang ahli di bidangnya.
“Saya sudah punya konsep bersama para pakar di bidangnya dari ITB, untuk mengurangi banjir di empat kecamatan, yaitu Rancaekek, Bojongsoang, Baleendah, dan Dayeuhkolot." kata Dadang.
Namun demikian, untuk wilayah Majalaya, ia mengakui belum terkonsep.
Baca Juga: Kini Deteksi Covid-19 Tak Perlu Alat. Cukup Dilakukan Guk Guk
"Majalaya belum ada konsepnya, karena memang Majalaya itu dataran rendah,” ungkap Kang DS, saat silaturahmi dengan Tim Relawan Bedas Rancaekek, di Kelurahan Kencana, Kecamatan Rancaekek, Sabtu 26 Desember 2020 kemarin.
Diketahui, banjir di seluruh cekungan Bandung Selatan mencapai 5.250 hektare, dengan konsep ini akan tersisa 590 ha di Kecamatan Majalaya.
Menurutnya, sisa banjir di Majalaya akan selesai jika dibuatkan danau buatan di Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, sebagai penampung luapan air Sungai Citarum.
Baca Juga: DPR RI : Pemerintah Jangan Anggap Remeh Varian Baru Virus Corona
Sementara itu, Konsultan teknik sipil dari ITB, Rachmad Mekaniawan, menjelaskan pengendalian banjir di Bandung Selatan bisa dituntaskan melalui konsep solusi banjir tengah kota dengan dibuat terowongan seperti Stormwater Management and Road Tunnel (Smart Tunnels) yang diterapkan di Kuala Lumpur Malaysia.
Sedangkan sebagai Alternatif ke dua, menurut Rachmad, seperti yang diterapkan di Tokyo, Jepang, yakni dengan cara membuat fasilitas pengendalian banjir bawah tanah dengan konsep Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau G-Cans.
“Hanya saja Bandung lebih smart karena tidak pakai pompa, yaitu dengan mengandalkan gravitasi dan open channel. Jadi, akan jauh lebih murah biayanya juga,” kata Rachmad.
Baca Juga: Hijaukan Objek Wisata Tangga Seribu, Bupati Bandung Dadang Naser: Warga Hulu dan Hilir Harus Sinergi
Banjir Bandung Selatan, kata Rachmad, tidak bisa selesai kalau elevasi Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Citarum di Dayeuhkolot mencapai lebih 659 meter dari permukaan laut.
“Dengan konsep saya, air itu tidak akan lebih dari 658 mdpl. Jadi elevasi di Dayeuhkolot harus ditekan." paparnya.
Ia pun menambahkan, jika selama banjir Dayeuhkolot tidak dituntaskan, maka wilayah di sisi timur pun akan tetap bermasalah.
Baca Juga: Momen Natal, Penghuni Rumah Singgah HDCI Rabbani Dapat Bantuan HBC Charity
"Selama banjir di Dayeuhkolot tidak tuntas, ya semua yang di sisi Timur Dayeuhkolot ikutan bermasalah. Semua antri lewat Dayeuhkolot. Termasuk Rancaekek, airnya antri di Dayeuhkolot." imbuhnya.
Pun sebaliknya, menurut dia, jika banjir Dayeuhkolot tuntas, maka secara otomatis wilayah lainnya akan terbebas dari banjir.
"Kalau banjir di Dayeuhkolot dituntaskan, otomatis banjir Rancaekek juga tuntas,” papar Rachmad.
Baca Juga: Ini Delapan Saran Dokter agar Aman Berlibur Natal dan Tahun Baru di Tengah Pandemi
Rachmad pun mengamini, banjir Bandung Selatan bisa tuntas dalam tiga tahun seperti yang ditargetkan kang DS.
“Kalau pembangunan kontruksinya bisa cepat, asalkan pembebasan tanahnya lancar, tiga tahun bisa beres,” ungkapnya.
Bahkan Rahmad mengatakan, biaya proyek untuk penanggulangan banjir tersebut bisa jauh lebih murah dari Smartfren Tunnel di Malaysia.
Baca Juga: Mantap, Kuli Bangunan Asal Cirebon Ini Sukses jadi Anggota TNI
“Hanya separuh dari Smart Tunnel Malaysia nilianya. Soal biaya nanti, kalau bukan dari APBD maupun APBN, bisa saja melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU),” terang Rachmad.
Jika persoalan banjir di Bandung tidak segera dituntaskan, singgung Rachmad, masyarakat akan cendreung bikin rumah di perbukitan. Bahkan menurutnya salah satu penyebab banjir yang hingga saat ini terjadi merupakan akibat dari alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan perbukitan, seperti yang yang terjadi di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan kawasan perbukitan lainnya.
“Kalau sudah begitu, dampaknya semakin parah terhadap lingkungan. Di luar negeri seperti Jepang, Korea rumah hanya ada di daerah datar, bukan di bukit-bukit seperti di Kawasan Bandung Utara,” singgung Rachmad.***