Network
Posko itu dibuat karena kemarahan publik yang besar akibat meningkatnya jumlah kasus kebocoran data.
Dengan maraknya kasus ini, semua pihak pemegang pengelola data pelanggan telekomunikasi dan data pribadi masyarakat Indonesia dituntut harus bertanggung jawab.
Baca Juga: Keren! Kim Seon Ho Berikan Sumbangan Untuk Membantu Korban Bencana di Pohang
Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), operator telekomunikasi, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
“Tetapi, saya melihat ada lempar tanggung jawab dari mereka. Jadi, saya kira kemarahan publik ini wajar karena memang tidak ada yang betul-betul serius menanganinya,” lanjut Damar.
Bjorka, yang memporakporandakan data-data di negeri ini, menunjukkan bahwa isu keamanan siber tidak menjadi perhatian utama di Tanah Air.
Baca Juga: Gak Main-Main! Ternyata Segini Nominal Gaji Hacker Jika Bekerja di Sebuah Perusahaan
Instansi pemerintah dan swasta hanya fokus pada produk atau layanan yang diberikan tanpa memperhitungkan potensi serangan siber akibat penggunaan teknologi informasi (TI).
“Bagi mereka yang penting deliver produk saja, soal keamanan TI belakangan. Kalau sudah ada kasus, baru melek. Tetapi kalau tidak ada, keamanan TI ini tidak diurusin,” kata ahli digital forensik Ruby Alamsyah, di acara yang sama.
Ia melanjutkan, kebocoran data tersebut tidak terkait langsung dengan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi pemerintah manapun.
