Network
JURNAL SOREANG- Ketua Forum Kepala SMA Swasta (FKSS) Jabar, Ade Hendriana menyatakan, kerap terjadi salah faham di masyarakat akibat pejabat kerap membuat pernyataan yang bersayap. Pernyataan pejabat soal sekolah gratis juga merugikan sekolah-sekolah-sekolah swasta.
"Misalnya terkait SMAN/SMKN gratis itu harus dijelaskan secara jelas bahwa yabg digratiskan itu hanya IBPD atau SPP bukan semuanya gratis," kata Ade saat dihubungi, Rabu, 28 Oktober 2020.
Sementara di SMA dan SMK swasta, kata Ade, siswa yang tidak mampu dan digratiskan biayanya di SMA/SMK swasta faktanya adalah peserta didik kategori tidak mampu limpahan dari sekolah negeri.
Baca Juga: Masjid Ingin Salurkan Sayuran Gratis Bisa Hubungi Nomor Ini
"Itu pun jumlah siswanya tidak banyak hanya sekitar 4.000 peserta didik. Jadi di masyarakat terjadi salah faham seakan-akan sekolah iu gratis semuanya," katanya.
Dengan adanya pernyataan pemerintah yang kadang bersayap dan tak jelas, kata Ade, tentunya akan berpengaruh besar bagi sekolah negeri dan swasta.
"Muncul kesan kuat di masyarakat kalau sekolah negeri gratis, sedangkan siswa yang tidak mampu bisa sekolah gratis bila masuk wasta. Ujung-ujungnya sekolah swasta jadi korban dari pernyataan tersebut," katanya.
Baca Juga: Selain Makin Marak, Kapal Pencuri Ikan Vietnam Berani Tabrak Kapal Aparat Indonesia
Kalau mau siswa tidak mampu gratis di sekolah swasta, menurut Ade, seharusnya tidak bersyarat dengan harus mendaftar dulu ke sekolah negeri.
"Datang saja langsung dan mendaftar ke sekolah swasta sebab sama-sama dibiayai oleh Pemprov Jabar. Toh sama saja peserta didik yang sekolah di sekolah negeri dan di sekolah swasta yakni masyarakat Jawa Barat," katanya.
FKSS Jabar mendesak Pemprov dan Disdik jawa barat harus memperhatikan masalah ini dan bukan mempertajam jurang antara sekolah negeri sekolah swasta.***
