Network
JURNAL SOREANG- Pemerintah bersungguh-sungguh dalam memerangi angka putus sekolah. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah adalah program yang dirancang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah.
Selain itu, melalui program ini pemerintah juga diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
Mengingat pentingnya kebermanfaatan program ini, Kepala Puslapdik Kemendikbudristek, Abdul Kahar, mendorong seluruh ekosistem pendidikan di Kabupaten Garut untuk berkolaborasi mempercepat dan memaksimalkan penyerapan dana PIP yang disediakan pemerintah.
Dana PIP diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin maupun rentan miskin untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Adapun bantuan tersebut berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah.
Abdul Kahar juga menyingung mutu literasi masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas suatu kebijakan.
Oleh karenanya, ia menekankan agar orang tua, kepala sekolah, dan dinas pendidikan memahami PIP dan KIP-Kuliah serta memperhatikan berbagai informasi terkait tenggat waktu pengajuan PIP maupun KIP-K. Untuk kelas akhir yaitu kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA/SMK, batas akhir aktivasi rekening yakni hingga akhir Juni.
“Mohon kepada operator sekolah maupun dinas pendidikan untuk memastikan pengisian Dapodik peserta didik telah benar. Segera centang mereka yang layak PIP di Dapodik,” ujar Abdul Kahar dalam acara Sosialisasi dan Percepatan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2023 belum lama ini di Auditorium Universitas Garut, Jawa Barat.
Kepala Puslapdik juga menegaskan agar semua pihak terkait bergotong royong mengawal agar implementasi PIP di lapangan berjalan dengan baik.
Terutama dalam hal pengajuan PIP yang dapat ditempuh melalui jalur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan sekolah, dan jalur aspirasi. Ketiga jalur tersebut menurutnya menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengawal keberhasilannya.
“Kita kawal usulan kita jangan sampai terhambat. Sebab sumber dana ini berasal dari anggaran negara yang harus dimaksimalkan penyerapan manfaatnya. Saya titipkan ini kepada pemda,” tegas Abdul Kahar.
Hal lain yang tidak kalah penting dari tujuan PIP adalah sebagai salah satu solusi memberantas angka putus sekolah. Sebagai program prioritas pemerintah yang utamanya adalah untuk membantu biaya pendidikan di masyarakat, keberlanjutan penerimaan dana PIP bagi peserta didik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan berikutnya wajib dijaga bersama.
Salah satu peserta undangan yang hadir adalah Kepala Sekolah SMPIT Al-Hawari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, yakni Yangyang Budiman. Ia mengaku terkesan dengan PIP karena dapat membantu meringankan biaya pendidikan terutama bagi siswanya yang lemah secara ekonomi.
“Kami senang dari tahun ke tahun ada peningkatan jumlah penerima PIP di sekolah kami. Tahun ini sekitar 60 peserta didik terbantu dengan PIP,” ujar kepala sekolah yang telah menjabat sejak tahun 2015..
Peserta didiknya yang turut hadir yaitu Afifah, siswa kelas 8 SMP IT Al-Hawari. Ia mengungkapkan rasa bahagia karena kembali mendapat bantuan dari PIP setelah sebelumnya juga menerima PIP saat duduk di bangku SD.
“Saya senang, sangat membantu, dananya bisa saya pakai untuk keperluan sekolah,” ucap anak pertama dari dua bersaudara ini sumringah.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang
