Network
JURNAL SOREANG- Setelah lama menunggu akhirnya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Hal ini untuk menegaskan komitmennya untuk menjadi lembaga yang lebih baik dalam memberikan layanan informasi publik.
”Mari kita sambut dengan gembira kewajiban memberikan layanan informasi publik. Jangan menjadi beban. Selama ini kita melakukan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku. Keterbukaan informasi ke publik sebenarnya sudah dilakukan lama, melalui berbagai media resmi yang dimiliki. Hanya saja memang belum dalam bentuk PPID. Agenda ini kita pahami sebagai penyempurnaan dari apa yang selama ini sudah dikerjakan,” tegas Rektor, Prof. Dr. Mahmud saat Soft Launching Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jumat 29 Oktober 2021 di Kampus Satu UIN SGD Bandung.
Baca Juga: Keterbukaan Informasi Publik sebagai Perwujudan Negara Demokrasi, Ini Upaya Komisi Informasi Jabar
Rektor mengingatkan, transparan itu bukan terbuka seterbuka-bukanya. Ada batasan-batasan, informasi untuk publik dan mana yang dikecualikan.
“Undang Undangnya mengatakan itu, ada informasi berkala, setiap saat dan serta merta serta dikecualikan. Tentu saja SOP nya juga harus mengatur bagaimana agar informasi publik diakses mudah, kinerja kita akuntabel, juga kebaikan yang dilakukan tersampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Rektor pun mengajak semua pimpinan untuk bekerja semaksimal mungkin, agar tahun depan menjadi yang terbaik.
Baca Juga: Desa Juga Harus Melek Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Ini Upaya Pemkab Bandung
“Alhamdulillah, kita ini kan sudah banyak prestasinya. Buktinya sibuk menerima tamu untuk belajar dari berbagai perguruan tinggi. Nah, kalau tahun ini kita belum termasuk yang terbaik di bidang layanan informasi publik, tahun depan harus masuk. Karena itu, mari laksanakan semuanya sebaik mungkin,” pintanya.
