Network
JURNAL SOREANG- Keberhasilan program Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka (MBKM) hanya bisa diwujudkan bila setiap perguruan tinggi mampu sepenuhnya menjalankan manajemen “corporative like”, sebagaimana diterapkan negara dengan perguruan tinggi papan atas universitas dunia,.
Sepanjang manajemen PTN masih birokratis dan terlalu tergantung pada pembiayaan pemerintah, MBKM sulit direalisasikan.
“Oleh karena itu, selain menjalankan program dan kebijakan berbasis MBKM, pemerintah perlu terus mendorong agar kampus dapat benar-benar mewujudkan otonomi dalam berbagai aspek," kata Kepala Staf Ahli Kantor Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si dalam paparannya pada Webinar bertajuk “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Demokratisasi Pendidikan”, yang diselenggarakan Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI, Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Mensyaratkan Hal Ini
Faktanya corporative like management belum sepenuhnya dilakukan perguruan tinggi.
"Perguruan tinggi masih banyak yang birokratis dan bergantung pembiayaan pemerintah. PTN-BH masih bisa dihitung dengan jari,” katanya.
Pembicara lainnya adalah Prof. Aris Junaidi, Ph.D (Direktur Belmawa Ditjen Dikti Kemdikbudristek) dan .Prof. Dr. Dinn Wahyudin, M.A (Ketua Prodi PPG SPs UPI).
Sambutan pembuka disampaikan Ketua LPPM UPI Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum bersama Ketua PKPKPIPPK Dr. Syaifullah, MSi.
Baca Juga: Kemendikbudristek Terus Lakukan Transformasi Pendidikan, Salah Satunya Melalui Merdeka Belajar
Dasim Budimansyah menegaskan, paradigma baru pendidikan menuntut agar pendidikan mampu melahirkan manusia demokratis yang akan memerankan dirinya sendiri sebagai anak bangsa dalam proses kehidupan.
“Konsep merdeka itu apa, itu yang harus dapat diwujudkan oleh lembaga pendidikan tinggi. Bagaimana kemudian perguruan tinggi berkontribusi dalam mempersiapkan warga kampus berfikir kritis dan bertindak demokratis, dengan tetap berpijak pada kultur dan budaya mandiri bangsa yakni Pancasila,” kata Dasim menguraikan.
Sementara itu, Direktur Pembelajaraan dan Kemahasiswaan, Aris Junaidi menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan, yang dimulai dengan masuknya Indonesia ke dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0 sampai dengan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jangan Sepelekan Peran Perempuan, Dharma Wanita Berperan Aktif Mendukung Merdeka Belajar
Namun di balik tantangan itu, pastinya juga terdapat peluang yang membuat Indonesia lebih inovatif dalam berbagai bidang salah satunya di bidang pendidikan tinggi.
“Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil,” ungkapnya.
Ia mengatakan pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa.
“Selain itu, mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya,” ujar Aris.
Di sisi lain dari perspektif kurikulum, Dinn Wahyudin yang juga Ketua Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia menyatakan, filosofi Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbud pada dasarnya membawa semangat fleksibilitas yang tinggi.
“Seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, siswa harus diberi kebebasan berpikir. Biasakanlah mereka mencari pengetahuan dengan menggunakan pemikiran mereka sendiri. Inilah fleksibilitas dalam belajar,” lanjut Dinn.
Baca Juga: Presiden Dukung Mahasiswa Kembangkan Potensi di Luar Kampus melalui Kampus Merdeka
Dalam sambutannya, Dadang Sunendar mengatakan LPPM UPI berkepentingan memperdalam dan memperluas diskursus terkait MBKM.
“Pusat Kajian dalam hal ini mengambil langkah yang baik untuk meneropong program MBKM ini dari sisi kebijakan publik dan relevensinya dengan demokratisasi pendidikan. Kita semua bisa ikut serta dalam mengkaji dan mengawal implementasinya agar kenudian selaras dengan tujuan mendasar yang diharapkan,” katanya.***
