JURNAL SOREANG - Seleksi calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POTEKIP) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (POKTEKIM) di Kemenkumham Jawa Barat Tahun 2021 mendapat pengawasan serius dari Ombudsman perwakilan Jawa Barat.
Hari ini masih berlangsung TES CAT calon taruna POLTEKIP/ POLTEKIM yang dilaksanakan dikantor Regional III BKN Jalan Surapati No 10 A Kota Bandung Jawa Barat. sebagai penyelenggara CAT berlangsung dengan baik dan tertib
Dalam proses seleksi calon taruna Ombudsman perwakilan Jawa Barat dilibatkan untuk mengawasi kegiatan seleksi tersebut.
Baca Juga: Miris, Penerapan Protokol Kesehatan di Ruang Publik Sangat Minim, Ini Temuan Ombudsman
Dalam pelaksanaannya tes seleksi ini menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan proses penilain secara cepat dan akurat.
Namun walaupun sudah menggunakan serba teknologi ombudsman menurunkan timnya antisipasi jika ada penyimpangan pada proses seleksi calon taruna tersebut.
Kepala Kantor perwakilan Ombudmans Jawa Barat Dan Satriana menyampaikan, tim sudah sudah bekerja melakukan pengawasan ditiap tahapan seleksi.
Baca Juga: Jelang PPDB, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Minta Disdik Gencarkan Sosialisasi
Selian itu, pengawasan ini guna memastikan apakah kemenkumham Jabar dan BKN menjalankan prinsif-pronsif yang akuntabel transparan atau tidak.
Dari hasil pantauan di lapangan Jumat, 11 Juni 2021, Dan melansir proses seleksi calon taruna ini sudah tranfaran, akuntabel dan objektif.
“Proses tes seleksi CAT berjalan lancar karena menggunakan perangkat perangkat digital yang bisa meudahkan peserta tes. Bahkan peserta pun nanti kalau tidak puas bisa meminta berkonsultasi tentang hasilnya. Nah, saya kira teknologi digital inilah yang bisa diawali keterbukaan yang nyata," ujarnya
Baca Juga: Tahun Ini PPDB Tetap Online, Ini Tanggapan Pengamat Pendidikan
Menurutnya, cara seleksi dengan pemanfaatan teknologi memungkinkan berjalan objektif, yang paling penting transparan yang bisa diawasi oleh semua pihak.
"Harapannya pada penyelenggara tes seleksi calon taruna ini harus terbuka sehingga orang semua mengetahui tahapan kriteria dan persyaratannya," ucapnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, Pihaknya sudah melakukan kesepakatan kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jabar untuk memperkuat pengelolaan pengaduan secara internal.
Artinya kemenkumham haruis membuka posko pengaduan untuk melayani konsultasi atau pengaduan dari peserta tes.
Terkait jika ada dugaan-dugaan mal administrasi pihaknya menhimbau kepada peserta bisa datang dan melaporkan langsung ke posko pengaduan untuk minta penjelasan sehingga bisa mengadukan tanpa ragu karena ada tempatnya jika terbukti ada kejanggalan pastinya kita akan proses dan tindak.***