Network
JURnAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai wilayah yang hampir terjadi setiap tahun. Akibatnya para petani selaku menjerit karena harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal.
"Kelangkaan pupuk diawali dari pola perencanaan pupuk bersubsidi dalam bentuk RDKK (Rencana Defenitif kebutuhan kelompok) yang selalu bermasalah terutama validitas datanya," kata Johan kepada media, Kamis, 12 November 2020.
Politisi PKS ini berharap agar Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Asosiasi Distributor Pupuk dapat membantu mencarikan solusi pola lain yang lebih tepat, cepat dan mudah dalam proses distribusi pupuk bersubsidi.
Baca Juga: Senang Donald Trump Kalah dalam Pilpres, Pemimpin Hizbullah Tetap Meminta Sekutu Waspada
"Karena selama ini pola RDKK hanya berbasis pada usulan kebutuhan kelompok tani yang mengajukan permohonan. Namun kemudian pemenuhan pupuk hanya terbatas pada alokasi anggaran subsidi yang disiapkan pemerintah setiap tahun anggaran," ujarnya.
Atas pola seperti ini, maka wajar jika setiap tahun akan terjadi kelangkaan pupuk karena alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah tidak bisa memenuhi usulan kebutuhan pupuk setiap tahunnya.
"Pada tahun 2019, total anggaran yang dibutuhkan dari ajuan permohonan RDKK sebesar Rp 61,7 Triliun, namun anggaran subsdi pupuk untuk tahun 2019 hanya sebesar Rp Rp 29,5 triliun dan dielaborasi melalui alokasi Permentan untuk anggaran subsidi pupuk hanya sebesar Rp 27,3 Triliun atau kurang dari setengah usulan para petani," ujarnya.
Baca Juga: Pelaku Budaya Segera Isi Data untuk Dapat Bantuan Sebelum 15 November 2020
Dengan pola seperti ini, Johan menilai akan menyebabkan selalu terjadi kekurangan pupuk setiap tahunnya
