Network
JURNAL SOREANG - Tahun 2022, prevalensi stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,2 persen, masih 6,2 persen untuk mencapai target 14 persen sampai akhir tahun 2024.
Berbagai intervensi telah dilakukan oleh BKKBN Jawa Barat, pemerintah, serta perangkat daerah di Jawa Barat. Tetapi masih banyak PR yang harus dikerjakan. Salah satunya terkait pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Di tahun ini, terdapat 2.319.164 KRS di Jawa Barat, terdiri dari PUS, Bumil, Baduta, Balita. Jika melihat data dalam tiga bulan terakhir, Januari-April, telah dilakukan pendampingan terhadap 529.162 sasaran. Tentu hal ini masih jauh dari target.
Baca Juga: BEDAS! Kang DS Persembahkan Banyak Prestasi Bagi Warga Kabupaten Bandung pada Momen Hari Jadi ke 383
Untuk mengatasi hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat berinisiatif memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Melalui riset mengenai peran TPK terhadap penurunan angka stunting dan pencegahan bertambahnya kasus stunting baru di Jawa Barat.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Indonesia, Nawawi meyakini inisiatif Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat yang berencana menggandeng BRIN melakukan riset untuk mengidentifikasi serta menganalisis efektivitas peran dan segala hal yang berkaitan dengan TPK akan jadi bahan temuan yang sangat kaya.
"Sebenarnya inisiatif Jawa Barat ini akan sangat berkontribusi besar bagi percepatan penurunan stunting nasional," ucap Nawawi.
