Network
JURNAL SOREANG - Dua hari jelang pelaksanaan pemilu 2024, puluhan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) geruduk kantor KPU Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin 12 Februari 2024.
Hal tersebut dilakukan Puluhan anggota PPS dan PPK tersebut, sebagai aksi protes terkait tidak transparan KPUD dalam anggaran pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dan Anggaran Transportasi Bimtek.
Aksi tersebut, dipimpin langsung Ketua PPK Morotai selatan, Ibrahim M Saleh dan diikuti 50 anggota PPS dan PPK se-Kecamatan Morotai Selatan.
"Mewakili aspirasi seluruh anggota PPS di Kecamatan Morotai Selatan, kami mempertanyakan pencairan uang transportasi bimtek yang dilaksanakan oleh KPU Pulau Morotai pada tanggal 7 Februari 2024 di Jababeka sampai saat ini belum dibayarkan," kata Ibrahim kepada awak media.
Terkait distribusi logistik pemilu, Kata Ibrahim, pihaknya mengacu pada keputusan KPU Provinsi Maluku Utara, bahwa untuk distribusi logistik pemilu masing-masing setiap desa dialokasikan sebesar Rp 2.000.000.
Namun, kata dia, sejauh ini PPK Kecamatan Morotai Selatan, tidak merasa dilibatkan dalam proses distribusi logistik pemilu ke Desa/TPS oleh KPU Pulau Morotai khususnya Morotai selatan dilakukan KPU langsung ke PPS/Desa.
Sementara, Ketua KPUD Pulau Morotai, Irwan Abbas, mengaku dana tersebut masih dalam tahap proses pembuatan laporan, setelah itu ia mengaku pihaknya akan mencairkan ke masing-masing rekening anggota PPS.
Baca Juga: Masa Tenang Kampanye Pemilu 2024 Sampai Tanggal Berapa? Ini Jadwalnya Jelang Pencoblosan
"Pencairan uang transportasi bimtek masih dalam proses pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan. Saat ini tinggal masalah waktu untuk pencairan ke masing-masing rekening anggota PPS," katanya menegaskan.
