Network
JURNAL SOREANG - Ketersediaan dan akses inklusif bagi petani, masih menjadi permasalah utama yang muncul di muka publik, seputar pemenuhan kebutuhan pupuk. Hal itu tak lepas dari kebijakan subsidi pupuk dari pemerintah, masih terkendala dalam proses eksekusi dan implementasi.
Kondisi itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal, M.Si, dalam gelaran Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Keberlanjutan Usaha Pertanian: Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro" di Grand Dafam Braga Hotel, Kota Bandung, Rabu 24 Januari 2024.
FGD itu sendiri merupakan bagian dari riset mendalam yang dilakukan oleh Nagara Institute terkait ketersediaan pupuk dalam produksi hasil pertanian. Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi, pemerintah dan petani.
Akbar mengatakan, FGD tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, khususnya terkait dengan pupuk.
"Pupuk adalah salah satu input pertanian yang terpenting, selain tenaga kerja dan teknologi. Pupuk masih dianggap sangat menentukan jumlah hasil produktivitas lahan pertanian terutama ketika dihadapkan pada lahan pertanian yang mengalami degradasi dan kekurangan zat hara," ujar Akbar.
Menurut Akbar, penentuan jumlah subsidi masih di bawah angka yang dicatatkan dalam E-RDKK karena bergantung kepada alokasi dari Kementerian Keuangan.
Permasalahan yang dihadapi juga lebih dari sekadar masalah ketersediaan saja. Justifikasi terhadap penentuan komoditas dan kelompok petani sasaran subsidi juga perlu diperhatikan dalam diskursus kebijakan karena berdampak luas.
FGD ini, kata Akbar Faizal, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan usaha pertanian. Selain itu, FGD ini juga diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pertanian.
