Network
Lebih lanjut, Wide menyebutkan bahwa sebanyak 129 tersangka berasal dari BUMN/BUMD, menunjukkan bahwa pelaku usaha, termasuk pengelola BUMN/BUMD, sangat rentan terjerat dalam kasus korupsi. Data ini menjadi dorongan bagi KPK untuk melakukan pencegahan korupsi, termasuk di kalangan BUMN dan BUMD.
Kehadiran KPK dalam acara Diseminasi Panduan Cegah Korupsi untuk BUMD di Jambi diapresiasi oleh Sudirman, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Sudirman menyatakan bahwa Jambi memiliki 15 BUMD yang data-data terkait dapat diakses melalui aplikasi e-BUMD milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mencakup bidang air minum, jasa keuangan, dan berbagai usaha lainnya.
"Kami berharap BUMD tetap menjadi harapan setelah menghadapi krisis multidimensi sejak tahun 1997. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah terutama dalam meningkatkan peran BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan dari KPK sangat diharapkan dalam memberikan pendampingan kepada daerah," ungkap Sudirman.***
