Network
JURNAL SOREANG - Denny Indrayana menyebut Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) adalah masalah kita wajib diberhentikan, tidak hanya itu dia juga menyebut Jokowi bukan hanya bisa, tapi wajib dimakzulkan.
Penyebutan itu diunggah dirinya melalui akun Twitter pribadinya, @dennyindrayana. Dalam unggahnya ia mengatakan," Jokowi adalah masalah kita wajib diberhentikan".
"Jokowi bukan hanya bisa, tapi wajib dimakzulkan?," tulisannya.
Tidak samapi disitu iapun memaparkan dugaan kasus yang diduga dilakukan Jokowi sebagai berikut:
Logika berfikirnya sederhana, ???????????????????????? ????????????????????.
Kita harus berfikir lebih sehat, lebih waras. Karena saat ini sudah banyak logika yang bengkok.
Misal, mengatakan Kaesang tidak membangun dinasti, karena beda Kartu Keluarga dengan Jokowi.
Atau, Jokowi tidak bisa dimakzulkan, karena dipilih langsung oleh rakyat. Itu logika nyungsep.
Baca Juga: 3 Alasan FIFA Pilih Indonesia untuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023 Versi Erick Thohir
Berikut tiga logika sederhana, pelanggaran Jokowi yang masuk delik pemakzulan.
????????????????????????????, Jokowi patut diduga melakukan korupsi memperdagangkan pengaruh.
Kasusnya adalah yang dilaporkan Ubeidilah Badrun pada 10 Januari 2022, sudah lebih dari setahun yang lalu, tanpa ada progres.
Yaitu, laporan dugaan korupsi suap yang diterima anak-anak Jokowi, seolah-olah penyertaan modal ratusan miliar Rupiah.
Baca Juga: Selamat! Kabaintelkam Komjen Pol Wahyu Widada Diangkat Sebagai Kabareskrim Polri
Modal besar demikian tidak mungkin diberikan, kalau Gibran dan Kaesang bukan anak Presiden Jokowi.
Saya berpendapat, inilah modus ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????, memperdagangkan pengaruh Jokowi sebagai Presiden.
Logika sederhananya, yang terjadi adalah korupsi memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi, bukan penyertaan modal.
????????????????????, Presiden Jokowi patut diduga melakukan korupsi, menghalang-halangi proses penegakan hukum.
Baca Juga: Waduh! Peredar Narkoba Masuk Pulau Morotai, Diduga Lewat Jalur Pelosok Pantai
Kepada seorang anggota kabinet, pimpinan KPK menyatakan ada 4 kasus korupsi yang menjerat seorang elit politik. KPK siap mentersangkakan dengan seizin Presiden.
Sampai saat ini sang elit tetap aman, karena berada dalam barisan koalisi Jokowi.
Itu jelas melanggar Pasal 21 UU Tipikor, Jokowi menghalang-halangi penegakan hukum (???????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????).
????????????????????????, Presiden Jokowi melanggar konstitusi, kebebasan berorganisasi, karenanya masuk delik penghianatan terhadap negara.
Baca Juga: PPDB SMP Depok 2023 Dibuka, Berikut Daya Tampung Keluarga Ekonomi Tidak Mampu
????????????????????????????????????????????????, yaitu pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko adalah pelanggaran HAM.
Pembiaran atau ???????? ???????????????????????????????????? oleh Presiden Jokowi menunjukkan Beliau terlibat, mencopet demokrat.
Logika sederhana, ???????????????????????????????????????????????? bukanlah hak politik Moeldoko yang patut dihormati, tetapi adalah pembegalan parpol yang adalah kejahatan.
Pembiaran Presiden Jokowi atas pembegalan partai, melanggar HAM, melanggar konstitusi, dan secara UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara.
Dengan tiga delik pelanggaran ???????????????????????????????????????????? yang kasat mata di atas, DPR bukan tidak mampu (????????????????????????) untuk memberhentikan Jokowi, tetapi tidak mau (????????????????????????????????????).***
