Bisa Jadi Persoalan Pertanian Masih Berlanjut Karena Disebabkan Data Tak Akurat, Presiden Tegaskan Hal Ini

- 16 Mei 2023, 21:15 WIB
Presiden Joko Widodo mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023.
Presiden Joko Widodo mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023. /Biro Pers Setpres/

JURNAL SOREANG- Presiden Joko Widodo mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa data yang akurat sangat diperlukan untuk memutuskan sebuah kebijakan yang tepat, salah satunya dalam sektor pertanian.

"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap dan akurat. Kenapa sensus pertanian ini dilaksanakan, dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data," ujar Presiden.

 Kepala Negara menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat strategis. Oleh sebab itu, Presiden melanjutkan, pelaksanaan sensus pertanian harus dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya.

"Sensus pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, semuanya akan dilakukan sensus di situ karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali," tutur Kepala Negara.

Presiden menuturkan bahwa untuk memutuskan sebuah kebijakan diperlukan data terkini. Presiden menilai, setiap tahun terdapat perubahan yang terjadi sehingga data terbaru sangat diperlukan.

Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Jambi, Presiden Jokowi Temukan Banyak Jalan Rusak, Ini Contohnya

"Ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu. Menurut saya juga kelamaan, sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap lima tahun lah, biayanya juga enggak banyak, mungkin Rp3 triliun-an lah. Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling _update_, terkini," ucap Presiden.

Halaman:

Editor: Sarnapi

Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x