Network
JURNAL SOREANG - Terkait dugaan tindak pidana garong uang rakyat (korupsi) dalam penggunaan pesawat jet pribadi, Brigjen Hendra Kurniawan diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.
Terkait hal ini, penyidik Bareskrim Polri meminta keterangan dan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.
Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Cahyono Wibowo mengatakan, pemeriksaan dalam rangka meminta klarifikasi atau keterangan Brigjen Hendra Kurniawan itu telah dilaksanakan pada Jumat 7 Oktober 2022 lalu.
Baca Juga: Baim Wong-Paula Klaim Konten Prank Laporan KDRT untuk Edukasi, Begini Kata Polisi
"BJP HK sudah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan dalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan private jet," kata Cahyono dalam keterangannya, Minggu 9 Oktober 2022.
Dijelaskannya, pemeriksaan terhadap BJP HK bertempat di Mako Brimob, tempat mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Divisi Propam Polri, Irjen FS ditahan.
"Pemeriksaan berlangsung pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB," ujarnya.
Baca Juga: Chicco Jerikho Pose Bareng Kim Se Jeong, Putri Marino: Gongyoo Tunggu Aku
Cahyono menambahkan, terkait hal ini, Tidak hanya Brigjen Hendra Kurniawan yang dimintai keterangan, pihaknya juga telah meminta keterangan pihak lain namun enggan merinci siapa saja.
Cahyono menyebutkan, perkembangan penyelidikan terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh Brigjen Polisi Hendra Kurniawan akan disampaikan secara resmi pada Senin 10 Oktober 2022.
Sebelumnya, Jumat 30 September 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listyo mengatakan, Propam Polri bersama Dittipikor Bareskrim melakukan penyelidikan terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh perwira tinggi Polri tersebut.
Baca Juga: Kasus KDRT Lesti Kejora Naik Jadi Penyidikan Sebab Hal Ini, Mau Tahu?
Penyelidikan untuk menelusuri dari mana asal uang yang digunakan untuk membayar pesawat jet pribadi tersebut.
"Kami telusuri apakah dan dari mana asal uang untuk membayar private jet. Pemeriksaan-pemeriksaan yang ditawarkan terhadap penyelenggara dan PT yang melakukan penyewaan nanti akan kami ungkapkan," tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.***
