Network
JURNAL SOREANG- Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), drh. Slamet menanggapi potensi naiknya harga tahu tempe akibat melambungnya harga kedelai impor.
Ia menyatakan pemerintah harus segera melakukan intervensi dan pengelolaan yang baik.
"Tahu dan tempe ini bukan saja masalah kebutuhan pedagang tapi juga menyangkut kepada rakyat terutama asupan gizi masyarakat yang paling murah hari ini tahu tempe kedelai. Kalau pemerintah tidak segera intervensi mengelola dengan baik maka masalah ini akan terus berulang dan hal ini bukan yang pertama tapi untuk yang kesekian kalinya," ujarnya, Senin 14 Februari 2022.
Baca Juga: Pengrajin Tahu Dan Tempe Mogok Produksi Akibat Harga Kedelai Melambung Tinggi
Slamet yang juga wakil rakyat asal Sukabumi ini meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah tepat dan strategis serta mencari solusinya diantaranya agar segera merealisasikan pembentukan Badan Pangan Nasional.
Menurut drh Slamet, akar permasalahannya adalah tidak segera terwujudnya Badan Pangan Nasional. "Saya juga heran, masalahnya ada di mana, badan ini belum juga terwujud. Padahal sudah 9 bulan perpres sudah di keluarkan presiden. Apakah presiden Jokowi perintahnya sudah tidak berpetuah, akhirnya diabaikan oleh anak buahnya? Ini sudah masalah rutin yang terus berulang setiap tahun, harusnya pemerintah tanggap," tegasnya.
Data Kementerian Pertanian menyebutkan sekitar 86,4 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri berasal dari impor. Hingga 2020, BPS mencatat impor kedelai sebesar 2,48 juta ton dengan nilai mencapai US$ 1 miliar atau lebih dari Rp14,3 triliun.
Baca Juga: Aksi Mogok Produksi Tahu Tempe Malah Rugikan Pengrajin di Kabupaten Bandung
Ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor kedelai. Pertama, produksi dalam negeri yang rendah.
