"Saya mengusulkan, kalau perlu dipercepat agar audit dan investigasi proyek kereta cepat segera dilakukan sehingga persoalan yang terjadi cepat dapat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat pun dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini," tukas Nevi.
Dia menambahkan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya menguap begitu saja.
Baca Juga: Solidnya Industri Manufaktur, Kereta Api Buatan Indonesia Makin Digandrungi, Ini Alasannya
Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan keuntungan bagi Negara melalui deviden sebagai PNBP. Tapi pada kenyataanya, justru saat ini malah jadi beban keuangan negara.
"Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk," tutup Nevi Zuairina.***